pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14, dan pasal 22 peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 9 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 19 thn 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 thn 2000; UU No. 38 thn 2000; UU No. 14 thn 2002; UU No. 6 thn 2003; UU No. 28 thn 2009; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 12 thn 2019; PP No. 79 thn 2005; PP No. 69 thn 2010; PP No. 55 thn 2016; PERDA Kab. bonebol No. 9 thn 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan & ruang lingkup, kewenangan yg di limpahkan ke desa dan kelurahan, pendataan objek PBB-P2, pendistribusian SPPT, monitoring pembayaran PBB-P2, insentif pemungutan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021
kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, bersih dari praktek korupsi, kulusi, dan napotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 28 thn 1999; UU No. 38 thn 2000; UU No. 30 thn 2002; UU No. 6 thn 2003; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 53 thn 2010; PP No. 11 thn 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, wajib lapor laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, jangka waktu pelaporan & kerahasiaan data laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, unit pengelola laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, pengawasan pemantauan & evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 76 Tahun 2020
Batas waktu penyetoran pAD ke RKUD/rekening operasional penerimaan pemerintah kab. bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD 2020 (76)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah, Kas Umum Daerah/Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 137 Ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Batas Waktu Penyetoran PAD ke RKUD/Rekening Operasional Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata laksana, batas waktu penyetoran PAD, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 75 Tahun 2020
nilai jabatan dan kelas jabatan PNS dilingkungan pemda kab. bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD 2020 (75)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan program pembinaan pegawai.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 9 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PP No. 9 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 9 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP No. 9 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Permenpan No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Permendagri No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan PNS di Lingkungan Pemda Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, nilai jabatan dan kelas jabatan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 190 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 74 Tahun 2020
pedoman pelaksanaan program pemberian bantuan rumah layak huni, relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2020 (74)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian/penyaluran bantuan Rumah Layak Huni pelaksanaan program pemerintah dan pelaksanaan relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-3031, Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standaar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Panca Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni, Relokasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Permukiman Kumuh termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, persyaratan dan kriteria teknis lokasi pemberian bantuan, bentuk penyediaan program bantuan, kriteria penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan, peran serta masyarakat dan/atau lembaga usaha, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 73 Tahun 2020
pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2020 (73)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Yang Diselenggarakan Secara Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meninkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagiamana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Permendagri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 3 Tahun 2013 Tentang pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan serta Penyelenggaraan Penanaman Modal
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha yang Diselenggarakan Secara Elektronik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik, kewajiban memulai kegiatan berusaha, jenis perizinan berusaha, manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha elektronik, mekanisme pemberian persetujuan/notifikasi perizinan berusaha, sumber daya aparatur, dan standar pelayanan dan SOP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komite Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bone Bolango, diperlukan Komite Ekonomi Kreatif yang dapat memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan pembangunan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, UU No. 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kraetif, Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perbup Bone Bolango No. 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdaganagan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango.
Dalam peraturan ini diatur tentang Komite Ekonomi Kreatif Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan fungsi, organisasi, keanggotaan, pengangkatan dan penghentian, tata kerja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran dan/atau penanganan wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah, PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perda Kab. Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengandaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kriteria, penganggaran, pelaksanaan, pernyataan tanggap darurat, prosedur pengajuan belanja tidak terduga, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020
petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2020 (70)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, azas umum, kewenangan, perencanaan, hak-hak keuangan, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, prinsip pelaksanaan belanja perjalanan dinas, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksnaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 69 Tahun 2020
tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2020 (69)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan dan prinsip, penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan, wewenang, tata cara penyerahan, pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
