Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Dompu Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021; PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019
Dalam Perbup ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Dompu Nomor 53 Tahun 2019
37 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
(a.) bahwa adanya permohonan dari beberapa perangkat daerah terkait revisi belanja pada beberapa sub kegiatan agar penyerapan anggaran dapat terealisasi secara optimal; (b.) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.; (c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembahan Ketiga alas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 37 Tahun 2023; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan terkait anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan pembiayaan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024.
UU Nomor 69 tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2012; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2022
Peraturan bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. RKPD disusun dengan sistematika Pendahuluan, Gambaran umum kondisi daerah, Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah; Rencana kerja dan pendanaan daerah; Kinerja penyelenggara pemerintah daerah, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentiem Kepala Desa sebagai Pedoman Pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2015
Dalam Perbup ini diatur tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, tahap penetapan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
40 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2023
Perbup Kab. Dompu No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Mengubah pasal 5 dan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
(a.) Bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap anggaran alokasi dana desa, maka Peraturan Bupati Dompu Nomor 03 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 perlu diubah
(b.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiana dimaksud huruf a perlu menetapkan peraturan bupati dompu tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian pengalokasian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2023
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Perbup Dompu Nomor 03 tahun 2023
Peraturan bupati ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati dompu nomor 3 tahun 2023 tata cara pembagian dan penetapan rincian pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 3 Tahun 2023
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
(a.) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b.) bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penghapusan piutang pajak, maka diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan berdaya guna; (c.) Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan periimbangan huruf a dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan bupati ini mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah, yang meliputi ruang lingkup penghapusan, pelaksanaan penghapusan, penatausahaan, kewenangan, dan tata cara penghapusan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2023
Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
(a.) Bahwa sesuai dengan ketentuang pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaoimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap penyelenggara negagara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; (b.) Bahwa Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang kewajiban laporan harta Kekayaan penyelenggara Negara Dilingkungan Kabupaten Dompu, sudah tidak sesuai dengan keperluan sehingga perlu diganti; (c.)Bahwa berdasarkan pertimbagan sesuai dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Pelenggara Negara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 30 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 2 tahun 2020
Dalam Perbup ini diatur tentang LHKPN, yang meliputi penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 16 Tahun 2023
(a.) bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kineija Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
(b.) bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan lomba inovasi daerah tingkat Daerah Kahupaten, perlu diatur regulasi daerahnya;
(c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 38 Tahun 2017; PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2021; Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 104 Tahun 2018
Peraturan bupati ini mengatur mengenai inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemeberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah sebagian
Perbup Kab. Dompu No. 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 - perubahan pasal 13 menjadi 2 ayat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyesuaian pemberian TPP bagi fungsional guru Non Sertifikat perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2003; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan bupati ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, dimana perubahan terjadi pada pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2023
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
(a.) Bahwa untuk memberikan pedoman bagi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan tentang kode etik sumber daya ,anusia u it kerja barang/jasa;
(b.) Bahwa peraturan bupati nomor 3 tahun 2017 tentang kode etik pengelola barang/jasa Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-Undangan dan kebutuhan pengatran sehingga perlu diganti;
(c.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu mmenetapkan peraturan Bupati tentang kode etik sumber daya manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan bupati ini mengatur mengenai kode etik sumber daya manusia unit kerja pengadaan barang/jasa, meliputi ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, penegakan kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran kode etik, sanksi, pelayanan hukum, pembiayaan, ketentuan lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
