Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perbup ini diatur tentang LHKPN, yang meliputi penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dompu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Dompu

Tanggal Penetapan

28 April 2023

Tanggal Pengundangan

28 April 2023

Tanggal Berlaku

28 April 2023

Sumber

BD 2023 (401) : 10 hlm

Subjek

LAPORAN HARTA PENYELENGGARA KEKAYAAN NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dompu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

LHKPN - Laporan HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2023 (401) : 10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	(a.) Bahwa sesuai dengan ketentuang pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaoimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap penyelenggara negagara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; (b.) Bahwa Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang kewajiban laporan harta Kekayaan penyelenggara Negara Dilingkungan Kabupaten Dompu, sudah tidak sesuai dengan keperluan sehingga perlu diganti; (c.)Bahwa berdasarkan pertimbagan sesuai dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Pelenggara Negara Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 30 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 2 tahun 2020 Dalam Perbup ini diatur tentang LHKPN, yang meliputi penyampaian LHKPN, unit pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023. Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT