Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023

Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan bupati ini mengatur mengenai kode etik sumber daya manusia unit kerja pengadaan barang/jasa, meliputi ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, penegakan kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran kode etik, sanksi, pelayanan hukum, pembiayaan, ketentuan lain, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dompu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Dompu

Tanggal Penetapan

10 April 2023

Tanggal Pengundangan

11 April 2023

Tanggal Berlaku

11 April 2023

Sumber

BD 2023 (398) : 18 hlm

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dompu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Kode etik - Pengadaan barang/jasa
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2023 (398) : 18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:	(a.) Bahwa untuk memberikan pedoman bagi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan tentang kode etik sumber daya ,anusia u it kerja barang/jasa; (b.) Bahwa peraturan bupati nomor 3 tahun 2017 tentang kode etik pengelola barang/jasa Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-Undangan dan kebutuhan pengatran sehingga perlu diganti; (c.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu mmenetapkan peraturan Bupati tentang kode etik sumber daya manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019 Peraturan bupati ini mengatur mengenai kode etik sumber daya manusia unit kerja pengadaan barang/jasa, meliputi ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, penegakan kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran kode etik, sanksi, pelayanan hukum, pembiayaan, ketentuan lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521