Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021
Peraturan bupati ini mengatur mengenai analisis standar belanja (ASB) yang digunakan untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Jenis ASB yang diatur meliputi ASB 001 analisis standar belanjar umum, ASB 002 Rapat hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, ASB 003 Bimbingan teknis, ASB 004 Workshop/lokakarya/seminar, ASB 005 Sosialisasi, ASB 006 Diskusi kelompok terarah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022; Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan bupati ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa; prinsip penyusunan APB Desa; kebijakan penyusunan APB Desa; teknis penyusunan APB Desa; dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan bupati ini mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa yang terdiri atas prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
33 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2023
Perbup Kab. Dompu No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Mengubah pasal 5 dan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Setiap Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan bupati ini mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentnag Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupateen Dompu Nomor 05 Tahun 2022
Peraturan bupati ini mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa. Alokasi diberikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dari jumlah tersebut 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa sedangkan 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa tahun sebelumnya (2022)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Dompu No. 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 58 ayat (3) peraturan Pemerintah Noomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan bupati ini mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang meliputi parameter dan kriteria pemberian TPP, dasar pertimbangan pemberian TPP, pemotongan TPP, pengelolaan data dan waktu pembayaran; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2021
24 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang untuk menegakan nilai-nilai kepatuhan dedikasi dan keadilan dalam upaya bertujuan loyalitas, menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan azas akuntabilitas dan transparan maka perlu pedoman teknis tata cara penegakkan disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai tata cara penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, sebagai pedoman teknis dalam penegakan disiplin.Ruang lingkup perbup meliputi kewajiban dan larangan PNS, jenis hukuman disiplin, pemanggilan PNS, pemeriksaan PNS, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif, pemberlakuan, hapusnya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penajtuhan hukuman disiplin, serta pembatasa hak kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu adanya Peraturan Bupati
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP 5 Tahun 2021; PP 6 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perbup ini juga mengatur mengenai manajemen penyelenggaraan, standar pelayanan perizinan, pelaporan dan penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, tim teknis, dan sanksi administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahu 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dompu Berbasis Akrual sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemcrintah Daerah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Perbup ini mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, yang meliputi kebijakan umum akuntansi, kebijakan akuntansi pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, kas dan setara kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan, aset lainnya, aset tak berwujud, kewajiban, koreksi kesalahan, laporan keuangan konsolidasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dompu Berbasis Akrual sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Dompu Nomor 08 Tahun 2014
170 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan, kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pedoman baru mengenai pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
b. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pengawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
UU Nomor 69 Tahun 1985; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP.06/MUNAS.IX/I/2022; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu, yang meliputi PDH, PDL pada perangkat daerah tertentu, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah, dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
69 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
