kendaraan dinas milik pemerintah - tata cara penggunaan/pemakaian
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan / Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa kendaraan dinas operasional merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, maka keberadaannya perlu dikelola dengan baik dan benar agar penggunaan dan/atau pemakaiannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Penggunaan; Bab III Ketentuan Peralihan; dan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 68 Tahun 2018
apbd - pedoman evaluasi rancangan peraturan nagari
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari);
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat tentang persiapan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, hasil evaluasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur di bidang pelayanan keuangan, perlu disusun aturan tentang pemberian honorarium kepada para penyelenggara pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III Penetapan Honorarium; dan Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Jabatan pada Sekretariat DPRD Kab. Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
b. bahwa untuk rekruitmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwewenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
1. UU No. 12 Tahun 1956;
2. UU No. 12 Tahun 2011;
3. UU No. 5 Tahun 2014;
4. UU No. 23 Tahun 2014;
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. PP No. 11 Tahun 2017;
7. Permendagri No. 11 Tahun 2017;
8. Permenpan RB No. 26 Tahun 2011;
9. Permenpan RB No. 33 Tahun 2011;
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
12. Permenpan RB No. 41 Tahun 2018;
13. Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016;
14. Perbup Pasaman No. 30 Tahun 2016
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Informasi Jabatan
Bab III : Ketentuan Peralihan
Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama
b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dan unit kerja;
c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, perlu menetapkan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021;
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Permendagri Nomor 73 Tahun 2009; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 18 Tahun 2004; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Keguanaan Indikator Kinerja Utaman; Bab IV Penetapan Indikator Kinerja Utama; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sebuah rangkaian proses siklus yang komprehensif, simultan dan kontiniu dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 396 ayat (1) dan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 38 tahun 2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Maksud dan Tujuan; Bab IV Wewenang, Tugas, dan Fungsi; Bab V Pengertian; Bab VI Tata Cara Hibah; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
