Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari SeKabupaten Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Perturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Pengalokasian Alokasi Dana desa tentang cara pembagian dan penetapan rincian ditetapkan dengan Perbup.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017,Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 92 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penghitungan Rincian Alokasi Dana Nagari
4. Penyaluran Alokasi Dana Nagari
5. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011, Pemda diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Untuk itu, perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perrda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. 17 No. 17 Tahun 2016
Sistematika Perbup. adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan
3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
4. Sistematika
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas dan Harga Jabatan PNS di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Permenpan No. 34 Tahun 2011 dan dalam rangka penataan PNS berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan harga jabatan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PermenpanRB No. 34 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perka BKN No. 21 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Evaluasi Jabatan
3. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
61 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya yang berkenaan dengan kedudukan pelaksana pengelolaan keuangan nagari, perlu dilakukan perubahan atas Perbup No. 23 Tahun 2015
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2014, permendagri No. 20 Tahun 2018, Perka LKPBJP No. 13 Tahun 2013, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
beberapa ketentuan dalam Perbup No. 23 Tahun 2015 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 18 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ayat (7a).
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf i dirubah, ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (3) dihapus
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah
7. Ketentuan Pasal 21 diubah
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah
9. Ketentuan pasal 24 ayat (1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 28 Tahun 2017
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Nagari
4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
5. Azas Umum dan Struktur APBNagari
6. Pengelolaan
7. Penyusunan dan Penetapan APBNagari bagi Nagari yang Belum Memiliki Bamus Nagari atau Nagari Persiapan
8. Alokasi Dana Nagari
9. Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
10. Kedudukan Keuangan Bamus Nagari dan Lembaga Nagari
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Tuntutan Kerugian Nagari
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
140 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Nagari pada kegiatan yang ada dalam APBNagari. Bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintahan Nagari perlu dilakukan perubahan bulan realisasi yang menjadi dasar penghitungan Dana Bagi Hasil.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman 3 Tahun 2008, Perda Kab. Dharmasraya No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Dharmasraya No. 1 Tahun 2011, Perda Kab. Dharmasraya No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2012, Perda Kab. Dharmasraya No. 3 Tahun 2012, Perda Kab. Dharmasraya No. 12 Tahun 2012
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 15 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4)
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2)
3. Ketentuan Pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 129 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 16 Tahun 2018, PMK No. 193/PMK.07/2018, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 25 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 41, Perbup. Pasaman No. 92 Tahun 2018
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pelaporan Dana Desa
8. Penundaan dan Pemotongan Penyaluran Dana Desa
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pembinaan PNS Pemkab. Pasaman berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dalam rangka efektifitas dan objektifitas pelaksanaan penilaian, maka kewenangan Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai perlu didelegasikan kepada Pejabat dilingkungan Pemkab. Pasaman.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Perbup Pasaman No. 30 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sasaran Kerja Pegawai
3. Perilaku Kerja
4. Penilaian
5. Ketentuan Lain
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 70 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pasaman No. 52 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
