Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 37 Tahun 2018
Mengatur Uraian jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 62 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kab. Pasaman Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas, efisien, dan keseragaman dalam penyusunan satuan harga pada RKA/DPA Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Daerah di Lingkungan Pemkkab. Pasaman
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, PMK No. 78/PMK.02/2019, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. 16 Tahun 2016, Perda Kab. 5 Tahun 2019, Perbup Pasaman No. 78 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. SSH Barang/Jasa
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
32 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 39 Tahun 2020
bahwa untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Lubuk Sikaping
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2010, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK No. 220/PMK.05/2016, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perka LKPBJ No. 15 tahun 2018, Perbup Pasaman No. 62 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 34 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Perencanaan dan Penganggaran
3. Pelaksanaan Penganggaran
4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD
5. Pedoman Penyusunan Tarif Layanan BLUD
6. Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pasaman No. 75 Tahun 2019 tenteng Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari se Kabupaten Pasaman TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PMK No. 35/PMK.07/2020 perlu dilakukan perubahan atas Perbup Pasaman No. 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman TA 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 35/PMK.07/2020, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019
Ketentuan dalam Perbup Pasaman No. 75 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Merubah lampiran Rincian Alokasi Dana Nagari TA 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpindahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Pasaman No. 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBNagari TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PILWANA serentak se Kabupaten Pasaman yang didukung dengan pembiayaan dari dana yang tersedia perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Perbup Pasaman No. 69 Tahun 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perda kab. Pasaman No. 5 Tahun 2019, Perbup Pasaman No. 78 Tahun 2019
Perbup Pasaman No. 69 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perbup Pasaman No. 4 Tahun 2020 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2A diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Perbup Pasaman No. 69 Tahun 2019
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 28 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pasaman No. 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Perbup. Pasaman No. 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi BLUD RSUD Lubuk Sikaping dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, bertambahnya fasilitas dan alat kesehatan serta terjadinya pandemi Covid-19 diseluruh wilayah Indonesia khususnya Kab. Pasaman, perlu menyesuaikan pola tarif pelayanan kesehatan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 23 Tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup No. 62 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 15 Tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pasaman No. 11 Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 2B disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 20C
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Perbup Pasaman No. 15 Tahun 2017
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terwujudnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemkab. Pasaman perlu disusun Perbup Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 16 Tahun 2017, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Hibah
3. Bantuan Sosial
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo Kab. Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan bermutu dengan biaya yang terkendali:
c. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Pasaman, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Pasaman,
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Saiyo Kabupaten Pasaman,
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor Tahun Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan sosial nasional
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
7. Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato
|) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo adalah setiap orang atau anggota keluarga yang terdaftar di dalam kartu keluarga (KK) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo
(2) Bayi Baru Lahir adalah bayi yang dilahirkan dari ibu kandung yang merupakan peserta JKMP Saiyo Kabupaten Pasaman
3) Sasaran adalah seluruh penduduk Kabupaten Pasaman yang belum memiliki Jaminan Kesehatan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 24 TAHUN 2020
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008, dan Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbu tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 tahun 2008, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri NO. 40 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 7 tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 10 tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Pergub. Prov. Sumbar No. 41 Tahun 2020
RKPD digunakan sebagai:
1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2021
2. Pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Covid-19 di Kab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah kabupaten pasaman menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, Pemkab. Pasaman perlu mengatur jaring pengaman sosial
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 4 tahun 1984, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No. 17 Tahun 2018, Permensos No. 5 Tahun 2019, Permenkes No. 9 Tahun 2020, Pergub Sumbar No. 20 Tahun 2020, Pergub Sumbar No. 24 Tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penerima Bantuan
3. Pemberian Bantuan
4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
