Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2018
PermendesTT No. 17 Tahun 2019
PermendesTT No. 13 Tahun 2020
PermendesTT No. 21 Tahun 2020
Permenkeu No. 222 Tahun 2020
Permendagri No. 73 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2016
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 25 Tahun 2018
Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019
Rindian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar,
b. Alokasi Afirmasi,
c. alokasi Kinerja: dan
d. alokasi Formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 56 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian:
b. biaya transport:
c. biaya penginapan,
d. uang representatif,
e. sewa kendaraan dalam kota:
f. biaya Rapid Antigent-Swab dan sejenisnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Perbup Pasaman No. 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten PasamanTahun Anggaran 2021,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 56 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud Pasal angka berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi: dan
b. estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 72 Tahun 2020
93
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
tentang Desa, Pengalokasian Alokasi Dana Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 28 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 73 Tahun 2019
Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari Kabupaten Pasaman Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, di alokasikan
berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu
a. Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari (ADPWPN),
b. Alokasi Dana Nagari Minimal (ADNM),dan
c. Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 110 Tahun 2016
Permendagri No. 20 Tahun 2018
PermendesTT No. 13 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terdiri dari uraian pedoman penyusunan APB Nagari, Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 dan kode rekening penganggaran.
Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 meliputi
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan nagari dan RKP nagari
b. prinsip penyusunan APB Nagari
c. kebijakan penyusunan APB Nagari
d. teknis penyusunan APB Nagari dan
e. hal khusus lainnya.
Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 meliputi
a. belanja Pegawai,
b. belanja Barang dan Jasa: dan
c, belanja Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Mencabut:
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 77 Tahun 2019
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Sebagaimana ah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Permendagri No. 44 Tahun 2016
Permendagri No. 20 Tahun 2018
PermendesTT No. 17 Tahun 2019
PerLKPB/JP No. 12 Tahun 2019
Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Nagari.
Pengadaan dilakukan melalui swakelola , dan dalam hal tidak dapat dilakukan secara swakelola, dapat dilakukan melalui Penyedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Sebagaimana ah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pengelola Pasaman Islamic Centre Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang agamis diperlukan Pasaman Islamic Centre sebagai sebuah pusat kegiatan pengkajian dan pengembangan informasi islam;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Pasaman Islamic Centre perlu dibentuk badan pengelola yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 23 Tahun 2014
Perda Kab. Pasaman No. 21 Tahun 2003
Perda Kab. Pasaman No. 22 Tahun 2003
Perda Kab. Pasaman No. 10 Tahun 2016
Pasaman Islamic Centre merupakan wadah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat sumber daya manusia, pengkajian data dan informasi budaya Islam serta pengembangan usaha berdasarkan sistem syariah islam di Kabupaten Pasaman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 28 Tahun 2002 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 2 Tahun 2017 PP No. 36 Tahun 2005 Permendagri No. 4 Tahun 2010 PermenPU No. 17/PRT/M/2010 Permendagri No. 80 Tahun 2015 PermenPUPR No. 05/PRT/M/2016 Permendagri No. 38 Tahun 2017 PermenPU No. 11/PRT/M/2018 PermenPU No. 19/PRT/M/2018 PermenPU No. 27/PRT/M/2018 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2013 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung,
b. ketentuan penyelenggaraan IMB
c. ketentuan penyelenggaraan TABG
d. ketentuan penyelenggaraan SLF
e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis,
f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung,
g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan,
h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung:
i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung
j. ketentuan pelayanan secara online, dan
k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
257
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Bitas Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Malampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
