Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untukmelaksanakan ketentuan Pasal11 PERDA No.1 Tahun 2020 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Minahasa Utara TA 2019 perlu penjabaran dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara.
UU No.33 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 12 tahun 2019; PERDA No. 1 Tahun 2020.
Laporan Realiasasi Anggaran Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan sebesar Rp1.039.893.227.379,13; Belanja sebesar Rp1.064.497.375.384,00danPembiayaan Netto sebesar Rp72.893.885.829,40.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
3 Hlm ( 6 Psl)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2020
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019
PERJALANAN-DINAS-KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PEGAWAI-TIDAK-TETAP-MINAHASA UTARA-2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/riil, memeuhi ddengan kemampuan keuangan daerah.
UU No28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.46 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No.49/PMK.02/2017, PERMENDAGRI No.33 Tahun 2019, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Jenis, subjek dan tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Pembiayaan, Dokumen perjalanan dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.2 Tahun 2019 Dinyatakan tidak berlaku.
13 Hlm. (7 Bab, 31 Psl), 11 Lampiran (13Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Perjalanan dinas DPRD Minahasa Utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggung jawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata memenuhi kondisi kemampuan keuangan daerah.
UU No.28 tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.1 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No49/PMK.02/2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP Minut No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Subjek dan Tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Tata Cara Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Dokumen Perjalanan Dinas, PenanggungJawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.1 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm ( 7BAB, 24 Psl), 17 Lampiran(17Hlm)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.MINUT 2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal23 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Keuanga Daerah,perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.
Pasal18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.33 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PPNo. 12 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat LRA, LP-SAL, Nerca, LO, LAK, LPE dan CaLK yang keseluruhan termuat dalam XX Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
6 Hlm (12 Psl), 20 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
PP No.18 Tahun 2017 dan PERDA No.5 Tahun 2017. Tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PMK No.49/PMK.02/2017, PERDA No.5 Tahun 2017, PERDA No.3 Tahun 2019, PERBUP No. 53 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besar Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP No.35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Hlm. (V Bab, 11 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kabupaten Minahasa Utara
UU No.33 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PERPRES No.87 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERDA Minahasa Utara No.03 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Kedudukan, tugas dan fungsi, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP No.33 Tahun 2019 DICABUT
6 Hlm.(5 Bab, 14 psl), 2 Hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasl 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Minahasa Utara TA2020.
UU No.33 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.8 Tahun 2017, PERPRES No.78 Tahun 2019, PMK No.205/PMK.07/2019, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Penetapan rincian dana desa, Penyaluran dana desa, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP No.15 Tahun 2019 DICABUT
8 Hlm.(7Bab, 17 Psl), 5 Hlm.Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2020
PERUBAHAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-INSPEKTORAT-TIPE B-MINAHASA UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No..
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE B KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merubah beberapa ketentuan tentang susunan organisasi serta tugas dan fungsi Inspektorat.
UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.107 Tahun 2017, PERDA Kab.Minut No. 5 Tahun 2016, Perbup Minut No.72 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur tentang perubahan dalam Ketentuan angka 11 dan 12 pasal 1 diubah, ketentuan ayat (3) pasal 4 diubah, dan antara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan ayat (4a) dan ayat (4b), Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 7 diubah, Ketentuan ayat (2) pasal 8 diubah, Ketentuan pasal 13 diubah, Diantara ketentuan pasal 25 dan pasal 26 disisipkan satu pasal yaitu pasal 25 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.72 Tahun 2016 DIUBAH
7 hlm. dan 1 Hlm. Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Jaminan kesehatan nasional yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah dengan mengklaim pelayanan kesehatan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Status dana klaim berubah menjadi penerimaan atas jasa dan fasilitas kesehatan yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah setelah klaim diverifikasi dan dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Penerimaan dan penggunaan dana klaim wajib masuk dalam APBD. Dana klaim dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, jasa medis dan jasa sarana berupa pembelian barang habis pakai serta kebutuhan operasional lainnnya melalui RKA dan DPA RSUD Maria Walanda Maramis. Dalam rangka penyelenggaraan program JKN di RSUD Maria Walanda Maramis perlu diatur pemanfaatan atas penerimaan dana klaim.
UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PERPRES No.111 Tahun 2013, PERMENKES No.71 Tahun 2013, KEPMENDAGRI No.131.71.6116, PERDA Kab.Minut No.03 Tahun 2019, PERBUP Minut No.53 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata cara Pelaksanaan Klaim, Alokasi Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim JKN, Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengajuan Klaim, Tata Cara Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
9 hlm ( 8 Bab, 16 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
Pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan salah satunya melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan untuk meningkatakan mutu pelaksanaannya sesuai ketentuan perundanganperlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.38 tahun 2007, PP No.45 Tahun 2013,PERMENKES No.86 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Asas dan tujuan, Ruang lingkup, Pengelolaan keuangan DAK non fisik bidang kesehatan, Mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan dana alokasi khusus, Monitoring, evaluasi dan pengawasan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
11 Hlm (8 Bab, 17 Psl),30 Hlm. Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
