PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 530 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 41 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2022 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
    Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Analisis Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 41 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 41 Tahun 2018
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 42 Tahun 2012
Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Kebijakan Akuntansi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan