BUMD / Badan Usaha Milik DaerahHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penghasilan Anggota
Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan
Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Projotamansari sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota
Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun
2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9
Tahun 2023;
Materi Pokok: Penetapan Penghasilan; Penghasilan Dewan Pengawas; Penghasilan Direksi; JAsa Pengabdian dan Dana Representatif; Jaminan Sosial dan Dana Pensiun; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2024
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2024/NO.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan
harga barang dan jasa di daerah dan untuk
mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah, perlu adanya standardisasi harga
barang dan jasa; bahwa terdapat perubahan harga barang dan jasa
dalam pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah
Kabupaten Bantul, sehingga perlu penyesuaian
standardisasi harga barang dan jasa; bahwa untuk mengakomodir perubahan standar
harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Tahun 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah ketentuan dalam lampiran I s.d. IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 3 hlm; Lampiran: 593 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak
setiap warga negara, sehingga pemerintah daerah harus
menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi
masyarakat di Daerah;
bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati memerlukan sumber daya manusia yang profesional,
berkualitas, dan berkomitmen dan perlu diberikan remunerasi
yang layak dan berkeadilan;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem
Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi, sehingga
perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Remunerasi; Pendanaan; Insentif Bagi Pelaksana Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
Mencabut a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62):
b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 152);
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 27);
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kalurahan, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Kalurahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2024
Rencana Aksi Daerah - Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2024/NO.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan unsur penting dalam hak
hidup manusia sehingga perlu diwujudkan dalam rangkaian
pembangunan daerah untuk menyejahterakan masyarakat
sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia;
b. bahwa adanya peningkatan kasus penyakit Human
Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency
Syndrome di Daerah memerlukan penanggulangan yang
strategis dan komprehensif untuk mengurangi dampak
penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat
menimbulkan masalah sosial ekonomi;
c. bahwa untuk kepastian hukum dalam rangka mempercepat
penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immune Deficiency Syndrome di Daerah perlu disusun suatu
rencana aksi sebagai pedoman penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency
Syndrome;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immune Deficiency Syndrome Tahun 2024-2028;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Pendahuluan; Analisis Situasi; Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS; Pendanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 43 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2024/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan
bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan
mengembangkan kualitas warga negara Indonesia sesuai
kompetensi manajemen pendidikan;
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan,
perlu pedoman yang menjamin ketertiban, kelancaran
penerimaan peserta didik baru;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga
perlu dicabut dan diganti;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Perpindahan Peserta Didik; Biaya; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Jumlah Halaman: 12 HLM;
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2024
Pedoman Pemberian Remunerasi - Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2024/NO.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang optimal dan merata, perlu meningkatkan kualitas
pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan Remunerasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada Rumah
Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum
dalam pemberian remunerasi, perlu pengaturan pelaksanaan
pemberian Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Adyatma;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Adyatma;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
PERBUP Kab. Bantul No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2024/NO.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan daerah;
b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu diberikan
insentif pemungutan Pajak Daerah kepada pelaksana
pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapaian kinerja
tertentu;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian
insentif Pajak Daerah, perlu diatur mengenai tata cara
pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
Dasar peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Insentif; Penerima dan Alokasi Insentif; Penganggaran dan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2024
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2024/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga sebagai salah satu sumber
pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai
pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan di Daerah;
b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi jasa usaha
atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
berdasarkan hasil peninjauan kembali agar sesuai dengan
perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian
Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dapat menetapkan tarif retribusi hasil
peninjauan melalui peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa
Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan
Olahraga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka VI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 1 HLM; Lampiran: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2024/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
