Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal
17 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi P4GN, Rencana Aksi Daerah, Rehabilitasi, Penghargaan, Sanksi Administratif, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2014 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2005-2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun
kedua Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-
2018 di Tahun 2015, serta untuk menjamin konsistensi
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; Pp No 41 Tahun 2007; PP No 8 tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
4 hlm beserta Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2012 No.16/TLD No.16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak
Parkir merupakan jenis pajak kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban,
dan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak parkir
kepada masyarakat, maka diperlukan sistem pengendalian
dan pengawasan penyelenggaraan pajak parkir;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun
2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup penyelenggaraan Pajak meliputi:
a. pemberitahuan;
b. penarikan;
c. pembayaran;
d. penagihan; dan
e. keringanan, pengurangan, dan pembebasan.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD harus
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi pendataan;
c. fungsi pengelolaan data;
d. fungsi penetapan;
e. fungsi penarikan;
f. fungsi penagihan;
g. fungsi penatausahaan; dan
h. fungsi pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2012.
14 hlm beserta Penjelas
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2008 No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Susunan dan Pengendalian Organisasi
Perangkat Daerah berpedoman pada
Peraturan Pemerintah. bahwa guna melaksanakan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah mengatur tentang: Pembentukan lembaga-lembaga daerah, seperti BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah. BAB III menjelaskan peran dan fungsi BAPPEDA sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tugas dan fungsi yang harus diemban, serta susunan organisasinya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2008.
18 hlm beserta penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2000
Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Temanggung Nomor 12 a Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2000 No.26
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan . pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka, dipandang pertu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan. Untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang nomor 13 tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Menetapkan peran Pemerintah Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, berada di bawah Camat, dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas utamanya melibatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk Urusan Pemerintahan Umum dan Daerah. Struktur organisasi mencakup Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, sejumlah seksi, Kepala Lingkungan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tata kerja mengatur koordinasi, pengawasan, dan tanggung jawab pimpinan satuan organisasi, dengan rincian tugas dan fungsi ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2000.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Temanggung Nomor 12 a Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm. beserta Penjelas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan dan Tata Cara
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
menyatakan bahwa Rencana Penempatan dan
Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penempatan dan
Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rekomendasi, pembangunan menara buku dan penempatan BTS, penempatan lokasi menara bersama, penggunaan dan pelaporan menara, pemeliharaan menara telekomunikasi, pengawasan, pengenalian dan perlindungan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
17 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2001 No.57
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000
ABSTRAK:
Bahwa Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 27 April 2000
Nomor 1 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penetapan Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2000. Total perhitungan anggaran terdiri dari Pendapatan sebesar Rp. 74.085.064.506,- dan Belanja sebesar Rp. 69.186.165.995,-, dengan sisa perhitungan anggaran berlebih Rp. 4.898.898.511,-. Selain itu, terdapat perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan sejumlah Rp. 3.455.838.744,-, dengan sisa perhitungan berkurang atau berlebih Rp. 0,-.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2001.
6 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Pedagang Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan selesainya Pembangunan
Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten
Temanggung perlu dilakukan penataan dan
penempatan kembali pedagang; bahwa untuk penempatan kembali, pedagang
diwajibkan membayar retribusi penempatan los
dan toko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penempatan Pedagang Pertokoan Temanggung
Indah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/PDN/SE/01/2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, fasilitas pertokoan, penempatan pedagang, ukuran toko dan los, waktu operasional, pengelolaan pertokoan, penetapan retribusi penempatan toko dan los, tata cara pembayaran, hak, kewajiban dan larangan, paguyuban pedagang, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, tata cara pemberian pengurangan retribusi, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2016.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan, apabila terdapat perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi atas Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkanSisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran tahun berjalan,
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Tahun 2009 No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
maka Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Irigasi, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi JawaTengah Nomor
11 Tahun 2004; Peraturan Daearh Provinsi JawaTengah Nomor
5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: maksud, tujuan, dan fungsi terkait pengelolaan sistem irigasi, termasuk pengembangan, pengelolaan, dan pembagian air untuk pertanian, melibatkan pemerintah daerah, badan usaha, sosial, atau perseorangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan wewenang, tanggung jawab, serta hak-hak masyarakat petani dalam partisipasi, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan aset irigasi dengan rinci, mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembiayaan, dan koordinasi, beserta ketentuan pidana dan penyidikan sebagai respons terhadap pelanggaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009.
68 hlm beserta penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
