Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak
asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk
kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan
dikelola;
b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun
telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk kebijakan
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; KLHS; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL; Perizinan PPLH; Pemeliharaan; Pengendalian Pencemaran Air; Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan B3 dan Pengelolaan Limbah B3; Dumping; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama Daerah dan Kemitraan; Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketea Lingkungan Hidup; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
44 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 tahun
1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan sudah tidak
sesuai dan perlu diganti; bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung
merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat; bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk
pengembangan potensi sumber daya ikan yang
berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka
pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber daya perikanan, pengelolaan perikanan, pelestarian lingkungan sumber daya ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, perizinan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1983 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd), Unit Pelaksana Teknis Badan (Uptb), Dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada msyarakat di lingkungan Banjarsari Kecamatan Ngadirejo, maka perlu membentuk Puskesmas sebagai pelayanan masyarakat di bidang kesehatan di Banjarsari di Kecamatan Ngadirejo.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No. 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No. 62 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dna Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temangung No. 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung point 2 ditambah huruf z
19 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019
PERDA Kab. Temanggung No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang efisien, efektif dan terintegrasi sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan, maka diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara tertib, profesional, dinamis, inovatif serta memenuhi standar teknologi informasi; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan Pasal 8A, perubahan pada Pasal 9, ayat (1) Pasal 36 dan penambahan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 36, perubahan Pasal 40, Pasal 41, penyisipan Pasal 43A, perubahan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, penyisipan Pasal 50A, Pasal 51A, BAB VIA, penambahan Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E, Pasal 63F, Pasal 63G, Pasal 63H dan Pasal 63I.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah (Kabupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Perikanan maka perlu diatur pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung no 1 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2013; Permen Kelautan dan Perikanan No Per.05/Men/2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggungg Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada pusat Kesehatan Masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Bab IV Pasal 6, perubahan Bab VI Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011
BELANJA TIDAK TERDUGA - TAMBAHAN PENGHASILAN - GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, DAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2011/No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, maka atas sisa
dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah harus disetor kembali ke Kas Negara; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (2)
atas kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa
Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Temangggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana
desa diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Temanggung Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2009 dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2009 untuk masing-masing desa tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009.
44 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2007 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005
tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa wajib disusun perencanan pembangunan desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemb angunan
daerah Kabupaten/Kota
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang nomor 25 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan ini mengatur tentang pembangunan desa dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keterkaitan yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, peraturan ini mencakup tahapan perencanaan, musyawarah, penyusunan dan penetapan rencana pembangunan desa, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
10 hlm beserta penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2008 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi
Pemerintahan di Daerah, arsip merupakan bagian
bahan pertanggungjawaban nasional yang dikelola,
dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai
bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan
untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
5 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk definisi Tenaga Kearsipan, Nilai Guna Arsip, Retensi Arsip, Jadual Retensi Arsip, Penyusutan Arsip, tujuan penyelenggaraan kearsipan, kewajiban Pemerintah Daerah terkait kearsipan, serta ketentuan-ketentuan terkait penyusutan, penyelamatan, pelestarian arsip, dan penyidikan tindak pidana terkait arsip.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008.
8 hlm beserta penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
