Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengelolaan Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan
kualitas pelayanan menyelenggarakan pemerintahan di bidang
kependudukan, perlu diberlakukan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dalam pengelolaan Data
Kependudukan di Kabupaten Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengelolaan
Data Kependudukan dan Pelayanan Dokumen Penduduk di
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006; Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/119/2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang arah kebijakan dan penggunaan SIAK, pencetakan KTP dan KK, pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, pelaksanaan pengelolaan SIAK, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 45/18 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuisisi Arsip Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara serta menyediakan bahan bukti pertanggungjawaban
nasional kepada generasi sekarang dan yang akan datang, perlu
dilakukan penyelamatan arsip yang bernilai
pertanggungjawaban nasional melalui kegiatan akusisi arsip; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan
petunjuk pelaksanaan akuisisi arsip dengan Peraturan Bupati; bahwa dengan belum diperlakukannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Akuisisi Arsip Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1971; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, cakupan akuisisi arsip, penyusunana rencana kegiatan akuisisi arsip, penataan/penilaian arsip, biaya, pemantauan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 911/19 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi
Konstruksi Dan Non Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran2006 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan
berhasil guna sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,
dipandang perlu menysusun Standarisasi Pengadaan
Barang/Jasa Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi
Kontruksi Dan Non Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun
2006; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biaya
Langsung Personil Jasa Konsultasi Konstruksi dan Non
Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2006;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Administrasi Pemakaian Los dan Kios Pasar Ikan Dangkel
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pengembangan perikanan di
Kabupaten Temanggung dan memperluas kesempatan lapangan
kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi
pembudidaya ikan dan peningkatan taraf hidup bagi
pembudidaya ikan dan peningkatan pendapatan daerah perlu
adanya peningkatan pelayanan pemasaran ikan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menerbitkan
Peraturan Bupati Temanggung tentang Biaya Administrasi
Pemakaian Los Dan Kios Pasar Ikan Dangkel;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama dan obyek serta subyek biaya
administrasi pemakaian los dan kios pasar ikan dangkel, prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan, prinsip, sasaran serta tata cara perhitungan biaya administrasi, persyaratan permohonan pelayanan perizinan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengawasan, pengelolaan pasar ikan dangkel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 690/06 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Temanggung yang berlaku saat dipandang tidak
sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan
Perusahaan; bahwa guna peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Temanggung, perlu ditetapkan kembali
Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Temanggung; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, direktur, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2006.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 061/218/1989 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 474.1/25 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kelahiran Bebas Bea (Gratis) di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dimungkinkan Bupati Temanggung memberikan pengurangan dana keringanan Retribusi; bahwa sehubungan maksud tersebut diatas dikaitkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi
Hak-hak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penertiban Akta Kelahiran Bebas Bea (Gratis); bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang waktu wajib lapor oleh orang tua atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung, perlu adanya pendelegasian wewenang
penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan kepada
Kapala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputussan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
untuk menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan
penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan Terpadu untuk
menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan
penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/36 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah didelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, maka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur prosedur penyelenggaraan; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola penyelenggaraan pelayanan perizinan, prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan, jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan, persyaratan permohonan pelayanan perizinan, biaya pelayanan perizinan, tata cara penanganan pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 523.5/20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pemasaran perikanan di
Kabupaten Temanggung dan penggunaan fasilitas
penunjang di Pasar lkan Dangkel supaya dapat berdaya
guna dan berhasil guna maka perlu diatur struktur dan
besarnya tarif retribusi yang berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1 Tahun 2002
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Pengelolaan Pasar lkan Dangkel;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Daerah K.abupaten T emanggung Nomor 1 T ahun 2002; Peraturan Daerah K.abupaten T emanggung Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan pasar ikan dangkel, nama dan obyek serta subyek retribusi, tata cara perijinan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Makanan Tambahan (Extra Fooding) Bagi Penyelenggara Kearsipan
Pada Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional
yang harus dikelola, dipelihara, diselamatkan, dan dilestarikan
sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk
kelangsungan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengelolaan
arsip, maka para penyelenggara kearsipan perlu ditingkatkan
derajat kesehatannya melalui pemberian makanan tambahan
(ekstra fooding) agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi
sehingga kondisi fisik tetap terjaga dengan baik; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b memetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Makanan Tambahan (Ekstra Fooding) bagi Penyelenggara
Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 tahun 1971; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Ekstra Fooding diberikan
selama dua puluh hari setiap bulannya yang besarnya mengacu pada
ketentuan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan
dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun Berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
