PENGELOLAAN BEKAS TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2009/No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bekas Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 maka pengelolaan bekas Tanah Oesa yang Oesanya
berubah status menjadi Kelurahan, pemanfaatan Tanah Aset
Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan sewa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Bekas Tanah Desa Yang Oesanya Berubah
Status Menjadi Kelurahan;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang objek pengelolaan, pengelolaan, sewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2013
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Temanggung No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2013 No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan
kondisi pada saat sekarang ini yang sudah kurang
relevan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2007, maka perlu adanya penyempurnaan atas
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor
30 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 mencakup penambahan persyaratan pencalonan Kepala Desa, penyesuaian jadwal pendaftaran bakal calon, dan ketentuan terkait pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Selain itu, terdapat perubahan dalam mekanisme pengumuman pendaftaran bakal calon dan penambahan susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013.
PERBUP Temanggung No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kab. Temanggung No. 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Diubah
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggungn No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
memberikan identitas kependudukan kepada seluruh
penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya
perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga
negara, tidak terkecuali bagi anak dibawah usia 1 7
(Tujuh Belas) tahun ; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak
akan mendorong peningkatan validasi dan akurasi data
kependudukan serta untuk mewujudkan perlindungan
dan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan KIA, persyaratan dan tata cara, spesifikasi blanko, formulasi kalimat dan penulisan KIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 1122 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemda, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 27 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2016; Permendagri No 138 Tahun 2017; PerBKPM No 1 Tahun 2020;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang konfirmasi Status Wajib Pajak, jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung diperlukan
pengendalian atas tindakan kecurangan yang
berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas
tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan pedoman penilaian risiko kecurangan yang
diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022;;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik perlu mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan penyelenggaran Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2015; Permendagri No 110 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelembagaan BPD yang terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Diatur juga mengenai Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Wewenang, Fungsi dan Tugas BPD, Larangan Anggota BPD, Panitia Pengisian BPD, Persyaratan Anggota BPD, Pengisian Keanggotaan BPD, Peresmian Anggota BPD, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Pemberhentian ANggota BPD, Pemberhentian Sementara Anggota BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Staf Administrasi, Laporan Kinerja BPD, Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai bentuk
layanan kepada masyarakat di bidang penyiaran diharapkan
dapat memberikan informasi pembangunan, pendidikan,
kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat
secara berimbang, bersifat independen, netral dan tidak
komersial;
b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi yang dinamis dalam rangka optimalisasi penyiaran
publik maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sifat, Fungsi dan Kegiatan; Struktur Organisasi; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Tugas; Pembinaan; dan Ketantuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan
berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu
menJrusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; PP No 58 tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab temanggung No 12 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 37 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standar Biaya Tahun Anggaran 201s merupakan batas biaya paling
tinggi atau estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
dinas pemberdayaan masyarakat dan desa - tugas dan fungsi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2019/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Temanggung No 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup Temanggung tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemerintahan desa, jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Peraturan Bupati Temanggung No 45 Tahun 2017 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
