Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, eselonering, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sorong Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah berapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penetapan, tata cara penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam masa penanganan pandemi corona virus disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2021
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta sebagai upaya memberikan kepastian upaya pengelolaan kearsipan yang berdaya dan tepat guna demi kemanjuan Pembangunan Daerah. Jadwal Retensi Arsip Substantif merupakan sarana penting dan dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dalam memberikan kepastian mengenai pedoman Penyusutan dan Penyelamatan Arsip. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, jadwal retensi arsip ditetapkan oleh pimpinan lembaga Negara pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik Negara dan / atau badan usaha milik daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai jenis arsip substantif, retensi arsip dan jadwal retensi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Lamp 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai legalitas dan dasar kebijakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu adanya pedoman pembentukan yang pasti, baku dan standar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 28 Tahun 2021
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Sipil Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah diundangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya terjadi Perubahan Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 yakni ketentuan Paasl 7 yang dilakukan perubahan dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah, Organisasi Pelaksana; Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Monitoring dan Supervisi; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Lamp 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah diatur dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 39 Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan dalam rincian tugas sehingga perlu penyesuaian.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur kedudukan; susunan organisasi; tugas dan fungsi; kepegawaian; eselonering; dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Sorong Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Sorong
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sorong Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini Mengatur mengenai : Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian dan; Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sorong Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2021
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PENERIMA PENSIUN, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara, Penerima Pensiun, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara, Penerima Pensiun, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian tunjangan gaji ketiga belas; pembayaran tunjangan gaji ketiga belas; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 27) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah, Organisasi Pelaksana; Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Monitoring dan Supervisi; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Lamp 18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
