Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
APBD TA 2020 dan penjabarannya telah ditetapkan melalui PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Bagian V Perihal Hal Khusus Lainnya Point 41 sebagaimana dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2020 sesuai kode rekening berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peratutan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020. Berdasarkan INMENDAGRI No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2019; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 46 Tahun 2020
PEMBERIAN - TAMBAHAN PENGHASILAN - APARATUR SIPIL NEGARA - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009
dan Pemerintahan daerah dapat memberikan tambahan penghasilan /intensif kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja,kelangkaan profesi ,tempat tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Dasar Hukm dalam peraturan ini adalah : UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No 9 Tahun 2015;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi Pokok Peraturan ini adalah : Pemberian tambahan penghasilan dengan pengukuran prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) di laksanakan berdasarkan Aspek prilaku kerja dan Aspek pelaksanaan tugas dan Fungsi
Sistem pengawasan Internal sebagaimana di maksud pada ayat(1) huruf a di laksanakan di rumah Sakit Umum daerah Talang Ubi oleh atasan langsung secara berjenjang
segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Panungkal Lematang Ilir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 2 ayat (3) Peraturan menteri kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif Nasional dan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013 ; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 85 Tahun 2015;Permenkes No 43 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, dan subjek tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, struktur dan besarnya tarif, kerjasama dengan pihak ketiga, pembebasan dan keringanan biaya, peninjauan tarif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 031 Tahun 2017 tentang perubahan Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah lematang ilir
12 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 44 Tahun 2020
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN - ANGGARAN 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : ketentuan pasal 12 Peraturan daerah kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004 ;UU No 25 Tahun 2004 ;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 20 Tahun 2001;PP No 54 Tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 55 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006 ;Perda No 10 Tahun 2019
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Peraturan Bupati Penungkal Abab Lematang Ilir Tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 43 Tahun 2020
PENERAPAN - DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM - PROTOKOL KESEHATAN - DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN - CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) - DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan penegakanHukum Protokol Kesehatan dalam Pecegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19 )
dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomr 4 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah lain : UU No 36 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;Perpres No 17 Tahun 2018;Kemenkes No HK.01.07/Menkes/328/2020;Kenmendikbud No 719/P/2020;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi peningkatan Hukum Protokol Keshatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
- Setiap orang,pelaku usaha ,pengelola ,penyelenggara atau penangung jawab tempat dan pasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan pada sektor -sektor kegiatan
- Perorangan ,pelaku usaha, pengelola ,penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan Fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalampasal 7 di kenakan SANKSI
- Satuan Pendidikan yang berada dalam lingkungan pemerintahan kabupaten penugkal abab lematang ilir
melaksanakan sesuai dengan daftar pemeriksa kesiapan pendidikan
- Isolasi Mandiri
- Sosialisasi dan Partisipasi
- Pendanaan dalam pelaksanaan peraaturan Bupati ini dibebankan pada APBD
sumber pendapatan lain yang sah dan tidak memngikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -
Undang
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sera teknis akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 41 Tahun 2020
PETUNJUK - TEKNIS - PEMBERIAN GAJI - ATAU - TUNJANGAN KETIGA BELAS - KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL - KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
ABSTRAK:
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji ,pensiun ,atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil ,Prajurit Tentara Nasional Indonesia,Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia ,Pejabat Negara ,dan penerima ensiun atau Tunjangan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019 ;PP No 44 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali ubah ,terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 6 tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2019
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Gaji atau Tujangan Ketiga Belas ,Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas ,Ruang Lingkup,Pembayaran Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas ,Pengendalian Internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Mahasiswa Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah :bahwa sebagai upaya meringankan beben orang tua atau wali mahasiswa yang terdampak Covid - 19 dalam membiayai pendidikannya ,maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan mahasiswa terdampak covid-19 bagi mahasiswa yang masijh aktif di perguruan tinggi yang berasal Kabupaten Peningkal abab Lematang Ilir
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 20 Tahun 2003;UU No 7 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010;Perda No 6 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Kriteria penerima bantuan Mahasiswa terdampak covid -19 adalah Mahasiswa yang menempu jenjang pendidikan program Diploma I ,paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester II
program Diploma II,paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester IV ,program Diploma III paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VI,program Diploma IV /Sarjana Strata I paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VIII,Program Pascasarjana Strata II ,Paling rendah pada Semester I dan Paling Tinggi semester IV
tidak pernah melangar tata tertib perguruan tinggi ,tidak sedang mendapatkan bantuan /beasiswa dari pihak manapun,mahasiswa aktif atau mahasiswa yang tidak sedang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : Surat Sekretariat Daerah BPKAD Nomor 900/588/BPKAD/2000 tanggal 14 Mei 2020 prihal penyesuaian belanja yang menyatakan pemerintahan Kabupaten Pali
dan ketentuan pasal 72 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan pasal 95,pasal 96 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 33 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diuba terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2019;PP No 148 Tahun 2015 ;PP No 97 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Permendagri No 20 Tahun 2018;Permendagri No 205/PMK/07/2019;Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No 3 Tahun 2007;sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 65 Tahun 2006;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi Pokok Dalam Peraturan ini adalah : Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tenang penetapan besaran dan arahan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 35 Tahun 2020
PERBUP Kab. PALI No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten PALI TA 2020 telah diatur dalam PERBUP No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten PALI TA 2020. Sesuai dengan PERPRES No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, Pagu anggaran Dana Desa mengalami perubahan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 78 Tahun 2019; PERMENKEU No. 49/PMK.07/2016; PERMENKEU No. 199/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah terkhir dengan PERMENKEU No. 50/PMK.07/2020; PERDA No. 10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain ketentuan umum, alokasi rincian dana desa, penetapan, penyaluran dana desa, penggunaan, sisa dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Mengubah PERBUP No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten PALI TA 2020
16 hlm, Lampiran : 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2020
PERBUP Kab. PALI No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
APBD TA 2020 dan penjabarannya telah ditetapkan melalui PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Berdasarkan SKB MENDAGRI dan MENKEU No. 119/2813/SJ, No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penganganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2019; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Mengubah PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
