DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. PALI No. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
PERBUP Kab. PALI No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perubahan-atas-Peraturan Bupati-Nomor 68 Tahun 2016-tentang-Tata Cara-Pencalonan-Pemilihan-Pengangkatan-dan-Pemberhentian-Kepala Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 dan berdasarkan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016, meliputi : Ketentuan Pasal 31 ayat (1) pada huruf g dihapus dan disisipkan 2 pasal antara Pasal 31 dan Pasal 32, yaitu Pasal 31a dan Pasal 31b dan; Ketentuan Pasal 77 ayat (1) pada hurf a ditambah 1 angka dan pada huruf b antara angka 2 dan 3 disisipkan 1 angka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa yang Tidak Mampu dan Beasiswa Program Kerjasama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pedidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu mebiayai pendidikannya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi. Pemberian bantuan biaya pendidkan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, tepat sasaran dan bermanfaat, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk itu perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Program Kerjasama bagi mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum : UU No.20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; ; UU No, 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010.
Didalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; misi, tujuan dan sasaran; kriteria, permohonan dan persyaratan, jangka waktu dan perpanjangan masa beasiswa; pengelola program beasiswa, tugas dan wewenang tim verifikasi dan biaya beasiswa; sistem pengelolaan seleksi, mekanisme seleksi beasiswa mahasiswa tidak mampu dan beasiswa program kerjasama; penyaluran dan beasiswa; pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa; ketentuan lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk efisiensi serta meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No. 051/KPTS/RSUD-TL/2014
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Menguah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 36 Tahun 2019
Pemberian Gaji-Pensiun-atau-Tunjangan Ketiga Belas-kepada-Pegawai Negeri Sipil-Pejabat Negara-Penerima Pensiun-dan-Penerima Tunjangan-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2019. Serta adanya Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 35 Tahun 2019
Pemberian-Tunjangan Hari Raya-kepada-Pegawai Tidak Tetap-Honorer-Tenaga Kontrak-dan-Non Pegawai Negeri Sipil-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa kebijakan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam merayakan hari raya, sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai tersebut kepada Bangsa dan Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan dan besaran pemberian tunjangan hari raya keagamaan serta pengenaan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 34 Tahun 2019
Pemberian-Tunjangan Hari Raya-kepada-Pegawai Negeri Sipil-Pejabat Negara-Penerima Pensiun-dan-Penerima Tunjangan-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 dan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diatur dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2019
Tata Cara Pembentukan-Penggabungan-Penghapusan-dan-Pemekaran Dusun Dalam Desa-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Dusun Dalam Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lainnya yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2013; UU No. Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran Dusun dalam Desa, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2019
Pedoman-Pelaksanaan Perjalanan Dinas-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pihak lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatem Penukal Abab Lematang Ilir
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait pedoman pelaksanaan perjalanan dinas meliputi prinsip perjalanan dinas, Surat Perintah, komponen biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas berdasarkan golongan, Pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan Pembatalan perjalanan dinas serta lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Ajudan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 4 Tahun 2010; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 37 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini, diatur tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Penukal Abab Lematang Ilir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, pelimpahan kewenangan, prinsip pelaksanaan pelimpahan, penarikan kewenangan, pembinaan dan pengawasan, pendapatan daerah, dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
