Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 399 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Abstrak

Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Download file:

PERBUP NGADA NO 5 TAHUN 2017.PDF

DANA - ALOKASI - PERUBAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2017/No. 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa perlu disempurnakan untuk keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ngada No. 27 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5; ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e; ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, penambahan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) baru pada Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Ngada No. 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Mencabut

Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

Download file:

PERBUP NGADA NO 4 TAHUN 2017.PDF

JASA - BARANG - PENGADAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2017/No. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa dalam rangka percepatan belanja desa untuk tercapainya percepatan pembangunan desa, perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa; V. Pengelolaan Kegiatan; VI. Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Swakelola; VII. Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Barang/ Jasa; VIII. Pengawasan dan Sanksi; IX. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pengadaan; X. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
23 halaman; 48 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Ngada No. 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
Peraturan Bupati Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Mencabut

Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan

Download file:

PERBUB NGADA NO 3 TAHUN 2017.PDF

PERIZINAN - penandatanganan - WEWENANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2017/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa terdapat beberapa perizinan dan non perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngada yang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Ngada Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen Di Kabupaten Ngada

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NGADA NO 2 TAHUN 2017.PDF

NONPERMANEN - PENDUDUK - PENDATAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2017/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen Di Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

bahwa pergerakan (mobilitas) penduduk di Kabupaten Ngada dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap semakin meningkat, sehingga dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan mencegah terjadinya dampak negatif pertumbuhan penduduk, khususnya penduduk yang tidak tinggal menetap/nonpermanen perlu dilakukan pendataan untuk mengetahui gambaran kondisi dan perkembangan penduduk Nonpermanen; bahwa agar Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pendataan Penduduk Nonpermanen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 5 Tahun 2012
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kewenangan; III. Pendataan; IV. Persyaratan; V. Pencatatan; VI. Pelaksanaan; VII. Pengelolaan; VIII. Tanggung Jawab; IX. Pelaporan; X. Pembiayaan; XI. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
9 halaman; 5 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ngada

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NGADA NO 1 TAHUN 2017.PDF

DESA - hak - KEWENANGAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2017/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu disusun daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016; Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa; IV. Evaluasi dan Pelaporan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Pendanaan; VII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
30 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 51 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Ngada No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Download file:

PERBUP NO 51-2016.PDF

sotk-perangkat daerah-kabupaten ngada

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedud ukan , Struktur Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Staf Ahli; Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
35 halaman; 29 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada No. 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ngada

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perbup Ngada No. 14 Tahun 2014.pdf

pEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan, maka Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak diatur oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ngada
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No, 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. nGada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Ngada 14 Tahun 2012.
Sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Klasifikasi; III. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada No. 47 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Ngada No. 47 Tahun 2013.pdf

pEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kab. Ngada Tahun 2013 Nomor 329

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Ngada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Ngada No. 14 tahun 2012
sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Tata Cara Penentuan Besarnya NJOP; III. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2013.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 42 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Ngada No. 42 Tahun 2013.pdf

pEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2013/No.321

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahn 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kab. Ngada No. 6 tahun 2008; Perda Kab. Ngada No. 14 Tahun 2012
sistematika sebagai berikut; I. Ketentuan Umum; II. Pemeriksaan; III. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
6 halaman; Lampiran 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada No. 41 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah dan Surat tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Ngada No. 41 Tahun 2013.pdf

pEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 320

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah dan Surat tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU Bo. 28 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab Ngada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Ngada No. 14 Tahun 2012
sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SUrat Ketetapan Pajak Daerah dan SUrat Tagihan Pajak Daerah; III. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT