Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan, dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan demi menjamin mutu hewan demi kelanjutan produksi hewan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, perlu adanya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan; bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan, diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan atau ternak, sehingga aktifitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH; V. Pengawasan; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Asas; III. Tata Cara Seleksi Dan Pengangkatan JPT Pratama; IV. Ketentuan Lain-Lain; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
11 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalanı Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 43 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS; V. Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
9 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Ngada untuk melaporkan kekayaannya; bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Wajib Lapor; III. Penyampaian LHKPN; IV. Pengelola LHKPN; V. Sanksi; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tentang Pengelolaan Website, Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-government, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan nama Domain turunannya di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Website, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Website Pemerintah Daerah; V. Perencanaan; VI. Pembangunan dan Pengembangan; VII. Konten Website; VIII. Navigasi; IX. Keamanan Informasi; X. Pemantauan dan Evaluasi; XI. Organisasi Pengelola Website; XII. Pembiayaan; XIII. Klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain; XIV. Pendaftaran Sub Domain; XV. Perpanjangan dan Penonaktifan; XVI. Perubahan Nama Domain dan Sub Domain; XVII. Perubahan Nama, Data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain dan Sub Domain; XVIII. Server Nama Domain Dan Sub Domain; XIX. Nama Sub Domain Pemerintah Desa; XX. Ketentuan Peralihan; XXI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
13 halaman; 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2010; Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Konfirmasi Status Wajib Pajak; III. Layanan Publik Tertentu; IV. Status Wajib Pajak Terkait Dengan Pemberian Layanan Publik Tertentu; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada No. 35 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 314
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Ngada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Ngada No. 14 Tahun 2012; Perpub Ngada No. 22 Tahun 2008
sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; III. Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; IV. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; V. Penghapusan atau Pengurangan Pengurangan Sanksi Administratif; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dengan perubahan kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, perlu mengubah protokol tatanan normal baru di bidang transportasi di Kabupaten Ngada; b. bahwa dalam rangka menghadapi tatanan normal baru di bidang pendidikan, perlu mengatur protokol tatanan normal baru layanan pendidikan dan sekolah di Kabupaten Ngada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada Ketentuan Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i; Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ngada
3 halaman; 30 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada No. 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 tahun 2006; Perda Kab. Ngada No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Ngada No. 14 Tahun 2012.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN dengan sistematika : I. Ketentuan Umum; II. Tata Cara Pendataan; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
