Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarankan program jaminan Kesehatan Nasional
UU No 10 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2013; PP No. 90 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013; Qanun Kota Sabang No. 10 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan, Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban, Mekanisme Penggunaan Dana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres NO. 39 Tahun 2019; Permen Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 16 Tahun 2020; Permenpan RB No. 59 Tahun 2020.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB III Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB IV Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, BAB V Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB VI Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Peratanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1965; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, BAB III Pertanggungjawaban dan Pelaporan, BAB IV Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
12 Hlm, Lampiran: 3 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 26 Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot, perlu mengatur tentang pedoman penetapan penghasilan dewan pengawas, direktur dan pegawai pada perusahaan umum daerah Tirta Aneuk Laot;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Aneuk Laot;
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2019.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip Penetapan Penghasilan, BAB III Penghasilan Dewan Pengawas, BAB IV Penghasilan Direksi, BAB V Penghasilan Pegawai, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110, Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1965; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 Pasa terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan Zakat dan Infak, BAB III Penganggaran, Pencairan Zakat dan Infak, BAB IV Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman, Penghapusan Pinjaman dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, BAB V Penerimaan Infak, Pemberdayaan Ekonomi, Investasi dan Penyertaan Modal, BAB VI Bagoi Hasil Investasi dan Bagi Hasil Penyertaan Modal, BAB VII Jaminan Investasi dan Jaminan Penyertaan Modal, BAB VIII Bonafiditas/ Kriteria Investasi dan Penyertaan Modal, BAB IX Pemanfaatan Aset Infak, BAB X Pengawasan, BAB XI Pertanggungjawaban, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyertaan modal; bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparasi, dan akuntabilitas perlu disusun tata cara penyertaan modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang pada Badan Usaha Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1965; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 63 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2019; Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2021; Perwali Kota Sabang Nomor 19 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyertaan Modal, BAB III Mekanisme dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Penyertaan Modal, BAB IV Pertanggungjawaban, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
HLM : 7 Hlm, Lampiran: 5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2023
Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD No.1/2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Standar Harga Satuan Kota Sabang Tahun Anggaran 2023
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; PermenKeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenKeu No. 83/PMK.02/2022; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009; Perwali Sabang No. 37 Tahun 2019; Perwali Kota Sabang No. 38 Tahun 2019.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
119 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi kepada Gampong di Kota Sabang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Sabang, perlu kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Pemerintah Gampong dalam upaya tanggung jawab lingkungan hidup dan bencana ekologi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan kabupaten/kota kepada desa bersifat umum atau khusus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Khusus Ekologi Kepada Gampong di Kota Sabang;
Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 114 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran dan Waktu, BAB III Perhitungan dan Penetapan Alokasi, BAB V Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Ekologi, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.10 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permenkeu No.113 Tahun 2012; Permenkeu No.119 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Qanun Kota Sabang No.3 Tahun 2009; Perwal Kota Sabang No.37 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
95 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2010
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL - RETRIBUSI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BD.2010/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK:
Aspek Kependudukan mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya pelaksanaan program dan keberhasilan pembangunan, data kependudukan menjadi faktor penting dan signifikan untuk menyusun program-program pelayanan dan pembangunan serta pemerintahan yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan penertiban kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999 ; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN ACEH No. 6 Tahun 2008; QANUN KOTA SABANG No, 3 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengenaan Retribusi, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Wilayah Pemungutan, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2011.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat