Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa eliminasi malaria merupakan komitmen global berdasarkan hasil pertemuan World Health Assembly (WHA) Ke-60 tahun 2007 dan dilaksanakan secara komprehensif karena bersifat multi dimensi, multi disiplin dan multi sektor sehingga memerlukan dukungan berbagai sektor, swasta atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
BAB V
KEGIATAN ELIMINASI MALARIA;
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA;
BAB VII
PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA;
BAB VIII
MONITORING- EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB IX
PEMBIAYAAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Uang Persediaan (UP) Dan Ganti Uang (GU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan pasal 201 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah, menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah uang persediaam perlu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
BESARNYA UANG PERSEDIAAN ;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Kas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengelola uang daerah mendukung kelancaran penerimaan daerah serta membiayai kegiatan pemerintah daerah serta rencana pengeluaran perlu adanya pengaturan tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Kas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
UANG DAERAH;
BAB III
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH;
BAB IV
BUNGA DAN/ATAU GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN;
BAB V
PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS;
BAB VI
DESPOSITO;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 38 Tahun 2016
PERBUP Kab. Barito Utara No. 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Pasal 4, Pasal 14 dan Lampiran III PERBUP Kab. Barito Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat daerah
Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
BAB IV
STAF AHLI;
BAB V
TATA KERJA;
BAB VI
ESELON JABATAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
71 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya sunergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin kerterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawaasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan rencana kerja pembangunan daerah sebagai penjabtan daru rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2016
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun
ABSTRAK:
a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).
Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dianggarkan sebagai berikut : a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,(Sepuluh Milyar Rupiah);
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2015
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 47 Tahun 2016
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERSEDIAN OBAT PADA DINAS KESEHATAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Persedian Obat Pada Dinas Kesehatan Unit Teknis Puskesmas Dan Unit Pelaksana Teknis Laboratrium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelola Barang Milik Daerah khusunya pengelolaan persedian obat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan laboratorium Kesehatan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERSEDIAAN OBAT PADA DINAS
KESEHATAN, UPT PUSKESMAS DAN UPT
LABORATORIUM KESEHATAN;
BAB VI
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Barito Utara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa kabupaten barito utara telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati barito utara nomor 39 tahun 2015
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 113 Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Barilo Utara Nomor 2
Tahun 2003;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 ;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB III
TATA KERJA;
BAB IV
TUGAS DAN URAIAN TUGAS;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas ksempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar masyarakat memeperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGANISASI KSP DAN USP KOPERASI;
BAB III
JARINGAN PELAYANAN KSP DAN USP KOPERASI;
BAB IV
PENGURUS, PENGAWASAN DAN PENGELOLA KSP;
BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN;
BAB VI
PERMODALAN;
BAB VII
KEGIATAN USAHA;
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN;
BAB IX
SANKSI;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
