Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Pegujian Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, Serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito utara, maka Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perJu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor pada Peraturan ; Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Unndang noommor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah noomor 6 Tahun 2005;
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupate Barito Utara Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Pelabuhan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan,
Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
dimaksud perlu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangah sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu; menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan
Retribusi Pelayanan Kepelabahanan padaPeraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 9 Tahun 2011;
Beberapa Ketentuan Besaran tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Ketentuan besaran tarif reuibusi Terminal piran U diubah,sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam I yan.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 51 Tahun 2017
pajak dan retribusi daerah, perizinan pelayanan publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Proyek Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Izin Trayek telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Izin
Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu ditinjau
kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek pada
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008;
Tarif Retribusi Izin Trayek, sebagaimana Diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Taun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Organisaasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016;
b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu dilakukan perubahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahunn 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016;
b. Bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan
perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahunn 2010; Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ( Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka perlu adanya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kab Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBERIAN BBM;
BAB III KONDISI FISIK;
BAB IV PENGANGGARAN;
BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN MEKANISME PEMBAYARAN;
BAB V PENGENDALIAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
Isi Peraturan Bupati ini adalah pedoman teknis bagi Satpol PP Barito Utara dalam melaksanakan tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Barito Utara No. 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pemberian
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara
berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah perlu
diatur dalam Peraturan Bupati Barita Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barita Utara Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barita Utara Nomor 3 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN;
BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis
dan operasional pada Dinas Daerah dan sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuuran Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Noor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PADA DINAS DAERAH;
BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV : ORGANISASI;
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB VI : KEPEGAWAIAN;
BAB VII : ESELON;
BAB VII I : TATA KERJA;
BAB IX : PEMBIAYAAN;
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit
Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41);
b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito
Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008
Nomor 42);
c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43);
d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan
Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3);
e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2009 Nomor 4);
f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor
5);
g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan
Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9);
h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2009 Nomor 12);
i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisa
dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana tekn
(UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barit
Utara Tahun 2009 Nomor 14);
j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebag
Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utar
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomo
15);
k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerj
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenag
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berit
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16
dan
l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17
sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Bupati Barit
Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan ata
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD. 2017/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
A. Bahwa Perbaikan Kesejahteraan pegawai diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan motivasi kerja serta komitmen optimalisasi pelayanan publik;
b. Bahwa mencermati perkembangan kondisi perekonomian saat
ini dengan memperhatikan tuntutan pemenuhan standar
kebutuhan hidup layak minimum, dapat dipertimbangkan
adanya kebijakan kenaikan tambahan penghasilan bagi
pegawai;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan mcmperhankan kemampuan keuangan daerah;
d. Bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
terakhir kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dianggap sudah tidak
sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga pcrlu
dilakukan penyesuaian;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan humf d, penyesuaian
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undaang-Undangan Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 70 Tahun 2017;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III : KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
pada saat peraaturan Bupati ini mulai berlaku, Peeraturan bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 20116, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pmerintah kabupaten Barito Utara ( Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
