Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2015
UU No 27 Tahun 1959; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Permendagri No 3 Tahun 2017; Perda Kab Barito Utara No 2 Tahun 2016; Perbup Barito Utara No 38 Tahun 2016
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
PERBUP Kab. Barito Utara No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah h Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Rinc"'n Dana Alokain Dan.a o.: ... Sew.p Deaa dJ K.obupa\Cn
Banto Utan, Tahun Anggaran 2018
UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; PMK No 49 tahun 2016; Perda Kab Barito Utara No 3 Tahun 2010; Perda Kab Barito Utara No 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 113 tahun 2014; PMK No 112 Tahun 2017; PMK No 199/PMK.07/2017; PMK No 226/PMK.07/2017; PMK No 199/PMK.07/2017; Perda Kab Barito Utara No 8 Tahun 2017
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018. dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatasi kelambatan pelaksanaan penyerapan anggaran anggaran diperlukan pedoman upaya percepatan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara
UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 192 Tahun 2014; Pergub Kalteng No 41 Tahun 2017
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran;
b. pelaksanaan percepataan penyerapan anggaran;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa bersadarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Batasan Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE 900/316/BAKD Tahun 2007;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017.
Batasan pemberian Uang Persediaan dan besarnya Uang Persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD. 2017/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
A. Bahwa Perbaikan Kesejahteraan pegawai diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan motivasi kerja serta komitmen optimalisasi pelayanan publik;
b. Bahwa mencermati perkembangan kondisi perekonomian saat
ini dengan memperhatikan tuntutan pemenuhan standar
kebutuhan hidup layak minimum, dapat dipertimbangkan
adanya kebijakan kenaikan tambahan penghasilan bagi
pegawai;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan mcmperhankan kemampuan keuangan daerah;
d. Bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
terakhir kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dianggap sudah tidak
sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga pcrlu
dilakukan penyesuaian;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan humf d, penyesuaian
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undaang-Undangan Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 70 Tahun 2017;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III : KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
pada saat peraaturan Bupati ini mulai berlaku, Peeraturan bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 20116, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pmerintah kabupaten Barito Utara ( Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis
dan operasional pada Dinas Daerah dan sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuuran Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Noor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PADA DINAS DAERAH;
BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV : ORGANISASI;
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB VI : KEPEGAWAIAN;
BAB VII : ESELON;
BAB VII I : TATA KERJA;
BAB IX : PEMBIAYAAN;
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit
Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41);
b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito
Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008
Nomor 42);
c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43);
d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan
Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3);
e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2009 Nomor 4);
f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor
5);
g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan
Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9);
h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2009 Nomor 12);
i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisa
dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana tekn
(UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barit
Utara Tahun 2009 Nomor 14);
j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebag
Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utar
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomo
15);
k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerj
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenag
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berit
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16
dan
l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17
sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Bupati Barit
Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan ata
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Barito Utara No. 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pemberian
Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara
berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah perlu
diatur dalam Peraturan Bupati Barita Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barita Utara Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barita Utara Nomor 3 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN;
BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/49/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
Isi Peraturan Bupati ini adalah pedoman teknis bagi Satpol PP Barito Utara dalam melaksanakan tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
