Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33). diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33). diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 05 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untu.k pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah
(BUD) menyusun anggaran kas
Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ANGGARAN KAS;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 04 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK . 07 / 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III
PENYALURAN DANA DESA ;
BAB IV
PELAPORAN DANA DESA;
BAB V
SANKSI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Barito Utara No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja dalam rangka mendukung produktivitas serta komitmen optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mentgeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan
batas jumlah Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
Per- 66/PB/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
Batasan Pemberian Uang Persediaan (UP) pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan
maksimum 1/12 (satu per dua belas) dari Belanja Barang dan
Jasa Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 3
Januari 2018 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan
Ganti
Uang (GU) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerja sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara.
1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diubah;
2. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 13A;
3. Ketentuan pasal 16 ditambah 1 huruf yakni, huruf m.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Metrologi Legal Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 34 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Standar;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara.
1. Ketentuan pasal 6 diubah;
2. Ketentuan pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu pasal 7A;
3. Ketentuan pasal 7 diubah;
4. Ketentuan lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Barito Utara
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
1. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 diubah;
2. Ketentuan Lampiran I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sinergisme Program, Tata Cara Pelaporan dan Evaluasi TSLP;
4. Mekanisme Pengusulan Program Kegiatan TSLP;
5. Penghargaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
