PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 340 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2020
Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Barito Utara No. 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2002
Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2018
Penetapan Batasan Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan