Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2002

Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK; BAB III LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB IV PEMBENTUKAN WILAYAH KEDAMANGAN; BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB VI HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN; BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA; BAB VIII JENIS SANKSI; BAB IX PENCALONAN DAN PERSYARATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB X PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB XI PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT, KEPALA ADAT DAN DAMANG KOORDINATOR ATAU TAMANGGUNG; BAB XII PEMBERHENTIAN DAN JABATAN LOWONG DAMANG KOORDINATOR ATAU TAMANGGUNG DAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB XIII PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV P E M B I A Y A A N; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Barito Utara
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2002
Tempat Penetapan
Muara Teweh
Tanggal Penetapan
18 Februari 2002
Tanggal Pengundangan
18 Februari 2002
Tanggal Berlaku
18 Februari 2002
Sumber
LD.2002/3 Seri D
Subjek
DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 809 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan