Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Pendamping
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud untuk menciptakan pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa yang memiliki daya saing kuat perlu didukung dengan kemampuan manajemen yang handal terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi, pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan tenaga khusus sebagai pendamping, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tenaga Pendamping.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ;Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Tenaga Pendamping, Dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Tujuan Dan Fungsi
3.Status Dan Ruang Lingkup
4.Tugas Tenaga Pendamping.
5.Persyaratan Menjadi Pendamping Desa Dan Pendamping Kabupaten.
6.Hak, Kewajiban Dan Larangan
7. Pengangkatan Dan Pemberhentian
8. Hubungan Kerja
9.Sanksi dan Pembinaan
5.Persyaratan Menjadi Pendamping Desa Dan Pendamping Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 49 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembaruan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam rangka pembiayaan pembangunan di Desa dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimilikinya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum:Nomor 8 T. Undang-Undang ahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ;Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Pendirian BUM Desa
3.Pengurusan Dan Pengelolaan BUM Desa
4.Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan
ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015, Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.
Dasar Hukum: . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2008 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Tata Cara Pengalokasian
3.Pengalokasian
4.Tata Cara Penyaluran
5.Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Peduli Remaja di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan kenakalan remaja di Kabupaten Tanah Laut mengalami kecenderungan meningkat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;rangka mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat kenakalan remaja maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja yang terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui gerakan peduli remaja.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Peduli Remaja di Kabupaten Tanah Laut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Ruang Lingkup
4.Pelaksanaan
5.Pembinaan Dan Pengendalian
6.Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur, Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau;
1.Ketentuan Umum
2.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Berdasarkan PertimbanganTersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2014 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Obat-Obatan (PESTISIDA) Untuk Kelompok Tani Tananaman Pangan Dan Hortikultura
3.Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Pupuk Bersubsidi
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemberian Rekomendasi Pupuk Bersubsidi, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur,Berdasarkan Pertimbangan tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 ;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 ;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2014.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Pupik Bersubsidi
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2016 pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 125/PMK.07/2017 tentang Penundaan Penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016dan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-10/MK.07/2016 Tentang Pengurangan / Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 905/501/SJ tanggal 17 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016serta Surat Permohonan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perihal permohonan Revisi DPA Tahun Anggaran 2016, Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan revisi penetapan indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang tidak relevan lagi untuk untuk digunakan.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 126 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juli 2016 maka untuk kesesuaian perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018 Berdasarkan Pertimbangan Tersebut,sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 126 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 ;
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 126 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
