Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana Di Maksud Pasal
4Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9934/DUKCAPIL Tanggal 21 September 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peratur Daerah Ini Mengatur Tentang:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Kedudukan Dan Susunan Organisasi
3.Tugas Dan Fungsi
4.Tata Kerja
5.Kepegawaian
6.Jabatan
7.Pembiayaan
8.Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Penjagaan Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Buku Penjagaan Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Penjagaan Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2014 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Penjagaan Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Penjagaan Kegiatan Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu Ak/1 (Kartu Pencari Kerja)
ABSTRAK:
Berdsarkan Ketentuan Sebagaimana dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pelayanan Penerbitan Kartu AK/1 (Kartu Pencari Kerja), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu AK/1 (Kartu Pencari Kerja).
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2008 ;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 ;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu AK/1 (Kartu Pencari Kerja), Dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Kartu AK/1(Kartu Pencari Kerja).
3.Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ditetapkan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017.
Dasar Hukum:Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang ;Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;25. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/210;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun
2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 ;. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2016;Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM
106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan adanya penambahan rincian pada urusan pendidikan dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada camat perlu dilakukan perubahan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Ini Mengaur Tentang;
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Sidik Jari (Finger Print) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XXI pasal 386 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Sidik Jari (fingerprint) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ;. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2013.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Sidik Jari (fingerprint) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut, dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum.
2.Tujuan Dan Sasaran
3.Proses Pelayanan Perizinan
4.Routing Berkas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 54 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 139 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa TA 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor
139 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2016, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
139 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2016 ;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 139 Tahun 2015 ;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana Di Maksud pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor4Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ;. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 ;. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2016 .
Peraturan Daerah Tentang:
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 52 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2014/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Unit Daerah Pada Rumah Sakit Hadjie Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan
mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan
Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas pada Badan Layanan Umum,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2014 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 ;. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2011 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1. Ketentuan Umum
2.Pembentukan Dewan Pengawas
3.Keanggotaan Dan Unsur Dewan Pengawas
4.Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Dewan Pengawas
5.Kewenangan Dewan Pengawas
6.Rapat Dewan Pengawas
7.Masa Jabatan Dewan Pengawas
8.Sekretaris Dewan Pengawas
9.Honorarium Dewan Pengawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa
yang lebih partisipatif, akuntabel, efektif, dan efisien serta
berkelanjutan dperlukan perencanaan pembangunan desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Perencanaan Pembangunan Desa
3.Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
4.Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa
5. Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
48
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
