Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Morowali Nomor ... Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: l.aporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Morowali;
bahwa untuk mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana, perlu mewujudkan desa tangguh bencana;
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa dan/atau Kelurahan Tangguh Bencana dan memberikan arah kepastian hukum perlu adanya suatu peraturan dalarn Pembentukan Desa dan/ atarr Kelurahan Tangguh Bencana;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana;
b. pembentukan desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana;
c. pelaksana peningkatan kapasitas;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kajian Risiko Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Morowali dan Membangun Kapasitas serta budaya aman dari bencana, dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kenrgian dan kapasitas daerah;
bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Morowali dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang Tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perencanaan Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kajian risiko bencana daerah yang terdiri dari potensi bencana, aspek kajian, dan sistematika penyusunan kajian risiko bencana daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Peningkatan Mutu Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan bersinergi dengan program Pendidikan Nasional serta percepatan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan percepatan program penggerak di daerah;
bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungal kebijakan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan Kompetensi Kualifikasi Akademik, Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan dan Pembinaan komunitas Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Tujuan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. Sasaran peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Tata cara penyelenggaraan; dan
d. Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan persandian secara aman dan mencegah penyalahgunaan informasi di daerah diperlukan suatu pedoman pelaksanaan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang menyatakan Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. penyelenggaraan;
b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi;
c. operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
d. layanan sertifikat elektronik; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan data sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya sinkronisasi mcnajcmcn pengaturan data dalam sistem berbasis elektronik;
bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintregrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, sata induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintahan Daerah Melaksanakan Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Manajemen arsitektur data, Manajemen data induk dan Referensi, Manajemen basis data, serta Manajemen kualitas data.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
bahawa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang efisien dan menyeluruh bagi penerima layanan diperlukan perbaikan terhadap kualitas layanan publik pada Instansi Pemerintah yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik;
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan publik terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, untuk melakukan perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia dilakukan melalui pelayanan publik;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang terdiri dari tahapan Pembentukan tim pelaksana P2HAM, Perancangan,Verifikasi, Penilaian, dan Pembinaan atau pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
8 Halaman; Lampiran 18 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan, dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemutakhiran Data tingkat Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penyelenggaraan satu data kabupaten morowali, Portal data, Manajemen hak akses, Partisipasi, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia IBerita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkaa Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Morowali Nomor 17 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Dasar pengenaan pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 35 Tahun 2O19 tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor O35) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
8 Halaman; Lampiran 4 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melpksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahtun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Morowali Nomor 17 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Nilai pajak reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Pada saat Pcraturalr Bupati ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2O15 tentang Penetapan Nilai Standar Sewa Reklame di Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O15 Nomor 043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman; Lampiran 4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
