Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Operasional, maka dipandang perlu untuk disusun harga satuan pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (Hspk) dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (Hsbgn) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2013
Bab I ketentuan Umum; Bab II Maksud Peraturan Bupati; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018; Bab V Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PERBUP Berau No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2019;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Perda No.20 Tahun 2003; Perda No.11 Tahun 2018; PERBUP No.1 Tahun 2015; PERBUP No.62 Tahun 2018
Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Perda No.11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian: a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-M); dan b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BBK) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P). Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau. Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 44 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No.12 tahun 2013; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017; Perbup Nomor 57 Tahun 2017.
Ketentuan pada Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Mendahului Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan wabah difteri yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Berau, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2017.
Dilakukan pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.981.165.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) guna mengakomodir kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah difteri di Kabupaten Berau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) atas penyaluran DBH-DR sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang masih terdapat di kas daerah sebagaimana amanat Pasal 9 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-l/PK/2018, serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Perbup tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 866.133.025.400,00; Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.502.800.197.702; Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan menjadi Rp. 453.333.223.102.00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup Berau No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup No. 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
61 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum: UUD Tahun 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Pemungutan; Bab III Tata Cara Penagihan; Bab IV Tata Cara Pembayaran; Bab V Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penyelesaian; Bab VI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan yang Akan Diatur: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan dan Satuan Karya Gerakan Pramuka
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan; bahwa pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif yakni program Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II ORGANISASI DAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN; BAB III Ruang Lingkup Program Dan Penyelenggara; Bab IV Tugas Dan Wewenang Penyelenggara; Bab V Tahapan Pendidikan Kepramukaan; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh termasuk pencegahan dini yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Berau; bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masyarakat Peduli Bencana; Bab III Tugas, Fungsi Dan Peran; Bab IV Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Bab V Koordinasi; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu kebijakan penataan kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 76 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 47 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2018
PERBUP Kab. Berau No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang profesional, disiplin, jujur, adil, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Perbup Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi dan Presensi Sidik Jari bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi Dan Presensi Sidik Jari bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Disiplin Kerja; Bab III Hari Kerja Dan Jam Kerja; Bab IV Presensi Sidik Jari Dan Daftar Hadir; Bab V Pengawasan; Bab VI Pengurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan; Bab VII Mekanisme Rekapitulasi Daftar Hadir Dan Waktu Pembayaran; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
