Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Perbup No.30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum mengakomodir mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan system Online Single Submission dalam rangka pemberian perizinan berusaha sehingga perlu dilakukan penyesuaian. PP No.24 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan system Online Single Submission dalam rangka pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan masing-masing, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.1 Tahun 2011 Pasal 91 ayat (2) tentang Pajak Daerah, dimana Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014: Perda Kab. Berau No.1 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KAMPUNG/KELURAHAN
ABSTRAK:
berdasarkan Permensos No.15 Tahun 2018 Pasal 11 huruf i tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Kampung/Kelurahan.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2009; UU 13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010; Permensos No.15 Tahun 2018; Perbup Berau No.43 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Kampung/Kelurahan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Organisasi Puskesos; Tugas, Fungsi dan Sasaran Puskesos; Pelayanan Puskesos; Peran Kecamatan; Hasil Kinerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kawasan Sentra Agribisnis Kakao
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan produksi perkebunan komoditas unggulan nasional, pembangunan perkebunan berskala ekonomi di Kabupaten Berau perlu dilakukan melalui pendekatan kawasan pengembangan agribisnis; Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan agribisnis perkebunan perlu ditetapkan kawasan sentra agribisnis sebagai penggerak kawasan-kawasan agribisnis lainnya; Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Berau dan juga sebagai komoditas unggulan nasional sehingga keberadaan dan kesinambungannya perlu dipertahankan melalui pengaturan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kawasan Sentra Agribisnis Kakao.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2010; Permentan No. 67/Permentan/ SM.050/12/2016; Permentan No. 41/Permentan/ OT. 140/9/2009; Permentan No. 56/PERMENTAN/ RC.040/11/2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN; BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN; BAB IV PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN; BAB V PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN; BAB VI AKSES ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI; BAB VII SISTEM DAN SARANA PEMASARAN KOMODITI; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX PEMBINAAN PETANI; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 66 Tahun 2021
Politik - perkembangan - PEMANTAUAN - Evaluasi - PELAPORAN - pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah
ABSTRAK:
Untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Berau, perlu melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah, Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Berau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Pemantauan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 72 Tahun 2020
pendidikan - dasar - PINGGIRAN - MUTU - PEMeRATAAN - PERCEPATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2020/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran
ABSTRAK:
Salah satu peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan yaitu memberikan perhatian yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran. Dalam upaya percepatan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wilayah pinggiran, perlu adanya komitmen dan dukungan penuh dari berbagai stakeholder dalam pengalokasian anggaran. Untuk memberikan arah kebijakan implementasi terhadap percepatan pemarataan mutu pendidikan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pemerataan Mutu Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Wilayah Pinggiran.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; Perda Kab. Berau No. 31 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembentukan Tim; Pemetaan Mutu Pendidikan; Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan; Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan; Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kab. Berau perlu dilakukan pengaturan agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan. Untuk memberikan kepastian dan landasan hukum dalam penyelenggaraan reklame diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2105; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 8 Tahun 2015; Perbup Berau No. 37 Tahun 2011; Perbup Berau No. 39 Tahuh 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 27 Tahun 2019; Perbup Berau No. 30 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Izin Penyelenggaraan Reklame; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2020
Ketentuan Umum; SBM; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
37 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No. 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2013; Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 19 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 22 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 27 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2015; Perbup Berau No. 35 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 56 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang target penerimaan retribusi daerah per triwulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Larangan Perjalanan Dinas; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Berau No. 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinnyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
