harga - satuan - PoKok - KEGIATAN - BIDANG - pekERJAAN UMUM - BANGUNAN - GEDUNG - negAra
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Sebagai bahan acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum diperlukan penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Berau Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Pembagian Zona; Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum; Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 47 Tahun 2019
PEMERINTAH DAERAH-LINGKUNGAN-PNS-KELUAR-MASUK-MUTASI-PEDOMAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu mengatur pedoman mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang : Ketentuan Umum; Mutasi PNS; Tim Verifikasi Mutasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang professional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis website; Diperlukan suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang berbasis website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Website di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PNS; BAB IV KERAHASIAAN DATA KEPEGAWAIAN; BAB V SARANA DAN PRASARANA; BAB VI LAYANAN INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN; BAB VII PEMBINAAN; BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021; Perbup Berau No. 59 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 63 Tahun 2018; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 3 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau No. 3 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Pasal 4 ayat (1); serta Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Selain itu terdapat ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 4 ayat (1a) dan Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebagai Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Yang Sederajat
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dengan berpedoman pada kurikulum pendidikan; Pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan dan perubahan global yang pengenalannya dapat dimulai sejak jenjang pendidikan dasar; Untuk memberikan arah, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pengenalan bahasa inggris sejak usia dini, diperlukan pengaturan mengenai materi pelajaran bahasa inggris sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Z Madrasah Ibtidaiyah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS; BAB III MATERI AJAR; BAB IV HASIL BELAJAR; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2020
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS-TEKNIS PEMBERIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurir TNI, Anggota Kepolisan Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Penisun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 44 Tahun 2020
Ketentuan Umum dan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupten Berau Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 81 Tahun 2016.
Jumlah Pendapatan Rp 1.857.586.871.722,86; Jumlah Belanja Rp 1.893.782.504.877,38; Surplus/ (Defisit) Rp (36.195.633.154,52); Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RP 607.733.624.197,87.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2019
PEMERINTAH DAERAH-PERJALANAN DINAS-PELAKSANAAN-PETUNJUK-PERUBAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Perbup Berau No.38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PMK No.113 Tahun 2012; Permendagri No.29 Tahun 2016; Perbup Berau No.38 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 8 diubah; Pasal 9 diubah; Pasal 11 ayat (1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau No.38 Tahun 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan Pilkada sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernu, Bupati dan Walikota, yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, Penambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/202 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020. kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020.
UUD Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.
Rincian APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2021
kampung - BiATAn baru - kecamatan biatan - bataS - penetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Batas Kampung No. 080/BKPW&PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
