Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk membenkan kepastian hukum
terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan dan Penegasan batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan. Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Tahsayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 037 /BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor, 20/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Purna San Jaya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 036/BKPW&PDT/II/019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 019/BKPW&PDT/111/2019 dan Benta Acara Penetapan Dan
Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Dengan Kampung Dumaring Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor 061/BKPW&PDT/II/2019 dan Benta Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Nomor 062/BKPW&PDT/IV/2019, Benta Acara Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Antara Kampung Eka Sapta Kecamatan Tahsayan Dengan Kampung Sumber Mulya Kecamatan Tahsayan Kabupaten Berau Nomor No 054/BKPW&PDT/IV/2019 dan Benta Acara Pemasangan
Pilar Batas Kampung Nomor 056 / BKPW &PDT/ IV/ 2019. Untuk melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan
Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2020
PEMDA-BEASISWA-DANA-BANTUAN-PEMBERIAN-PERUBAHAN KETIGA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perbup No.14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No.14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perbup Berau No.14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 1 angka 5 dihapus; Pasal 8 diubah; Pasal 9 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau No.14 Tahun 2017
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan UU No.10 Tahun 2009 Pasal 45 ayat (4) tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja,Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.67 Tahun 1996; Permenbudpar No.69 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Kerja,Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Organisasi; Tata Kerja; Persyaratan; Pengangkatan; Pemberhentian; Pendanaan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan UU No.23 Tahun 2014 angka 4 huruf I Lampiran tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; UU No.28 Tahun 2004; Permentan No.88 Tahun 2010; Permentan No.53 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Peredaran dan Perizinan PSAT; Penyediaan Sarana/Tempat Usaha PSAT; Pengemasan, Penyimpanan dan Pengangkutan PSAT; Pengujian Mutu; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkugan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkugan Pemerintah Daerah.
Rincian Komponen APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 80 Tahun 2019
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No:119/2813/SJ No: 177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020. Untuk melaksanakan Permendari No.13 Tahun 2006 Pasal 160 ayat (4) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; PMK No.35 Tahun 2020; Perda No.20 Tahun 2019; Perbup Berau No.80 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 1 diubah; Pasal 2 diubah; Pasal 3 diubah; Pasal 5 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau No.80 Tahun 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Berau cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kasejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau;
b. bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor :177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Serta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penyediaan jaring pengamanan sosial/ social safety net antara lain melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli
akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019. Untuk menjamin kelancaran pemberian bantuan
langsung tunai kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Keppres No.11 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentangPedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, termasuk juga diatur tentang ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria penerima;
b. pendataan;
c. perekapan;
d. verifikasi;
e. penganggaran;
f. penyaluran; dan
g. evaluasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.24 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka akuntabel. Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu dilakukan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Wajib Lapor LHKASN, Penyampaian LHKASN; Pengelolaan LHKASN; Pengawasan; Kepatuhan Penyampaian LHKASN; Sanksi; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
PP No.60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan landasan yuridis
terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Piagam Audit Internal; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
