Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 425 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 66 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 66 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 66

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengadaan perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Urusan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan pengadaan di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 65 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 65

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan pengadaan di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 64 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 64 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan pengadaan di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 63 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 63 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 63

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan pengadaan di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 62 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERINDUSTRIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 62 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 62

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERINDUSTRIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BPK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Perindustrian perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Perindustrian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan perindustrian di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 61 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 61 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BPK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Perhubungan perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip urusan perhubungan di lingkungan pemerintah kota blitar. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWAL 60 TH 2019.pdf

arsip retensi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 60

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Jadwal Retensi Arsip harus ditetapkan melalui Peraturan Walikota; b. bahwa menindaklanjuti persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substansif Pemerintahan Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2019 tanggal 20 September 2019 Hal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka Jadwal Retensi Arsip Urusan Perdagangan perlu segera ditetapkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Perdagangan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 131-3/2017); 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 69); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
peraturan ini mengatur mengenai jadwal retensi arsip bidang perdagangan. pengaturan antara lain: ketentuan umum; jadwal retensi arsip;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 59 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

PERWAL 59 TH 2019.pdf

APBD

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 59

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
peraturan in mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 antara lain pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
jumlah 12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 58 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download file:

PERWAL 58 TH 2019.pdf

pajak daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 58

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 Ayat (4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 72 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar menerapkan pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik; b. bahwa kebijakan penerapan pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi riil, kemampuan daerah, dukungan tata kelola dan persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik; c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penerapan Perizinan dan Pajak Reklame Berbasis Online yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka kebijakan penerapan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem dan transaksi Elektronik juga menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik
Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
peraturan ini mengatur mengenai pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; tujuan, azas dan ruang lingkup; jenis pajak daerah; pencatatan data transaksi usaha; pelaksanaan operasional; hak dan kewajiban; sistem transaksi; pembinaan dan pengawasan; tata cara pengenaan sanksi administrasi; kejadian gangguan atau perbaikan jaringan sistem informasi pajak.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
jumlah 27 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

penyelenggaraan pajak air tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL 57 TH 2019.pdf

pajak air tanah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 57

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang penyelenggaraan pajak air tanah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pasal 53 ayat (3) peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah sekaligus untuk mewujudkan kepastian dan tertib administrasi penyelenggaraan pajak air tanah di wilayah kota blita, maka perlu membentuk peraturan walikota tentang penyelenggaraan pajak air tanah.
mengingat: UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
peraturan ini mengatur mengenai ketentuan penyelenggaraan pajak air tanah. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; objek dan subyek pajak; meter air atau alat pengukur debit air; pendataan wajib pajak; dasar pengenaan, nilai perolehan air, komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah; komponen utama NPA; ketetapan pajak; pembayaran dan penagihan pajak; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak; keberatan; pengembalian kelebihan pajak; pemeriksaan dan sanksi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
jumlah 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT