Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Perbup Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ini didasarkan pada beberapa peraturan yang memberikan kewenangan khusus kepada Kepala Daerah dalam keadaan mendesak. Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam situasi mendesak. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), serta melakukan perubahan alokasi dan penggunaan APBD. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kegiatan yang mendesak dan belum dianggarkan atau yang alokasinya belum mencukupi dapat dilaksanakan dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda KTT No.5 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perbup Nomor 23 Tahun 2020, terutama terkait dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Perbup Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perbup Nomor 23 Tahun 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2020
SLRT – Perlindungan Sosial – Penanggulangan Kemiskinan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, diperlukan upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh, dengan dukungan teknologi informasi, komunikasi, serta data kemiskinan yang akurat dan dinamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan peran dan fungsi SLRT di Kabupaten Tana Tidung.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permensos No.15 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang penyelenggaraan SLRT di Kabupaten Tana Tidung yang meliputi ketentuan umum, sasaran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pembiayaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan kebijakan ini didasarkan pada masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi, yang memerlukan penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu. Selain itu, diperlukan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, terstruktur, dan terpadu yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan. Sejalan dengan itu, Keputusan Bupati Nomor 440/254/K-VII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung menjadi landasan penting. Lebih lanjut, Pasal 11 huruf c Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Puskesos.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permensos No.15 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, sasaran, pelayanan, peran kecamatan, hasil kinerja, dan pembiayaan Puskesos tingkat desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan peraturan ini didasari oleh kebutuhan untuk memastikan kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, penegakan disiplin bagi bendahara, pegawai negeri yang bukan bendahara, dan/atau Pejabat Negara/Daerah yang berperan sebagai penerima atau pengguna anggaran dan barang daerah juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, setiap kasus kerugian daerah harus segera diselesaikan. Selain itu, optimalisasi upaya penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian menjadi penting, sebagai langkah untuk membina rasa tanggung jawab di kalangan Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri yang bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga. Mengingat bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan tersebut.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.38 Tahun 2016; Permendagri No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.64 Tahun 2009; Permendagri No.133 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan umum, Ruang lingkup, Informasi dan pelaporan kerugian daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP), Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) keuangan dan barang milik daerah, Sekretariat, Penagihan dan penyetoran, Kedaluwarsa, Pembiayaan, Keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, Penyelesaian kerugian daerah melalui badan peradilan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2020
Pedoman – Pengawasan – Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi kebutuhan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, sehingga perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.25 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.08 Tahun 2009; Permen PAN No.9 Tahun 2009; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perbup Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, yaitu ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23, dan 24.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam menetapkan Peraturan Bupati ini diawali dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan standar harga satuan biaya. Standar harga satuan ini sangat diperlukan sebagai acuan dalam penghitungan kebutuhan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga untuk Tahun Anggaran 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi dalam penyusunan RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem online
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013
- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :
1. Ruang lingkup sistem online pajak daerah
2. Sistem Pelaporan Pajak Online
3. Tata Cara Pelaporan, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Online
4. Penempatan Alat/Sistem Perekam Data Transaksi Usaha
5. Hak, Kewajiban Dan Larangan
6. Sistem Terintegrasi Pajak Dan Sistem Lain
- Peraturan ini terdiri dari 14 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Pertimbangan utama dalam penyusunan peraturan ini adalah semakin berkembangnya kompleksitas Barang Milik Daerah yang memerlukan pengelolaan secara optimal. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan tersebut, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Peraturan ini disusun berdasarkan acuan dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.108 Tahun 2016; Perda KTT No.1 Tahun 2019;
Perbup ini mengatur tentang: Kodefikasi Barang, Kode Lokasi, Kode Register, Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB), Pendanaan pelaksanaan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang 'Penetapan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah disepakati batas desa, maka perlu ditetapkan batas desa;
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur mengenai:
1. Penetapan Batas Desa Di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Muruk Rian, Betayau
2. Administrasi
Peraturan ini terdiri dari 169 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2020
Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Pengasaaan Tanah atas Tanah Negara
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam pengaturan ini adalah pentingnya penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah guna mencegah dan mengurangi permasalahan terkait penguasaan tanah, serta mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah di atas tanah negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Camat, Kepala Desa, dan Ketua RT diwajibkan menyelenggarakan administrasi penguasaan tanah secara teratur dan tertib.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1960; UU No.26 Tahun 2007; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.10 Tahun 1953; PP No.24 Tahun 1997; PP No.16 Tahun 2004; Permen ATR/Kepala BPN No.3 Tahun 1997; Permen ATR/Kepala BPN No.9 Tahun 2013; Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Mendagri, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara, yang meliputi kewenangan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), tata cara permohonan SKPT, masa berlaku SKPT, larangan penerbitan SKPT, hak dan kewajiban, pembatalan SKPT, pengawasan dan pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
28 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
