Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
ABSTRAK:
Menimbang Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.10 Tahun 2016
Peraturan Walikota mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi DPRD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
100 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAHAN DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 pada tanggal 31 Mei 2019; bahwa penetapan Peraturan ini terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu belum adanya fasilitasi dari Bappeda Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 tahun 1999; UU N. 23 Tahun 2014; PP No. 8 tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 674) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 674) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Pasal 3 Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001;Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018
Berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari unsur: a. Wakil Asosiasi Kepariwisataan berjumlah 4 (empat) orang; b. Wakil Asosiasi Profesi berjumlah 2 (dua) orang; c. Wakil asosiasi penerbangan 1(satu) orang;dan d. Pakar/akademisi berjumlah 2 (dua) orang. (1a) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan. (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. (4) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. (5) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang menindaklanjuti Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2019
Menetapkan Peraturan Walikota mengenai penyelengaraan satu data Indonesia tingkat Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang sebagai pelaksanaan Pasal 8 Perda No.6 Tahun 2019 tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014
Pencabutan Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks dan kelayakan harga dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan masukan dari Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam (APHTB), maka perlu dilakukan Penyesuaian tarif Rumah Potong Hewan di Kota Batam
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2013; Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2013
Retribusi Rumah Potong Hewan yang meliputi Pelayanan Pemotongan Hewan; Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem); Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem); Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang masuk ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Daerah Asal; Penitipan hewan/ ternak di kandang RPH; serta Jasa pengangkutan daging hewan dari RPH†sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu diubah menjadi “Retribusi Rumah Potong Hewan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019
usaha peternakan dan kesehatan hewan - penyelenggaraan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:
Menimbang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menghilangkan/mencegah keresahan masyarakat perlu diadakan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan pelayanan kesehatan hewan dan untuk iklim usaha yang kondusif, maka perlu mengatur prosedur perizinan usaha peternakan dan kesehatan hewan.
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014
Menetapkan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
63 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERWAKO BATAM NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dijelaskan dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan dan dana transfer ke daerah sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum dianggarkan, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019; bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapakan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri no 38 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 di ketentuan Pasal I diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD-RSUD) EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD, Pejabat Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 44 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 79 Tahun 201
Prinsip prinsip Pengadaan; Jenjang Nilai BLUD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang untuk keseragaman administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa dan untuk melaksanakan kebijakan keseragaman tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Langsung Secara Elektronik
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2017
Menetapkan Peraturan Walikota untuk keseragaman administrasi pengadaan barang/jasa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
238 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
