Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS 5 (LIMA) PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang untuk melaksanakan Keputusan Mendagri No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas 5 (Lima) Peraturan Daerah Kota Batam
UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014
Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas 5 (Lima) Peraturan Daerah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Perda No. 19 Tahun 2001; Perda No. 3 Tahun 2009; Perda No. 7 Tahun 2009; Perda No. 1 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2013
Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas 5 (Lima) Peraturan Daerah Kota Batam
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAHAN DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pememerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 pada tanggal 31 Mei 2019; bahwa penetapan Peraturan ini terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu belum adanya fasilitasi dari Bappeda Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 tahun 1999; UU N. 23 Tahun 2014; PP No. 8 tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 674) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 674) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Pasal 3 Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001;Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018
Berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari unsur: a. Wakil Asosiasi Kepariwisataan berjumlah 4 (empat) orang; b. Wakil Asosiasi Profesi berjumlah 2 (dua) orang; c. Wakil asosiasi penerbangan 1(satu) orang;dan d. Pakar/akademisi berjumlah 2 (dua) orang. (1a) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan. (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. (4) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. (5) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2021
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS BATAM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS BATAM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Trans Batam pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 •Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 •Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 •Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 •Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 •Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015
Struktur dan besarnya tarif angkutan penumpang umum Bus Trans Batam Regule
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 8 Tahun 2020
PERWALI Kota Batam No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 53 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 61 Tahun 2010, Permendageri Nomor 3 Tahun 2017, Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
Perubahan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang menindaklanjuti Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2019
Menetapkan Peraturan Walikota mengenai penyelengaraan satu data Indonesia tingkat Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang sebagai pelaksanaan Pasal 8 Perda No.6 Tahun 2019 tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014
Pencabutan Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan. Penetapan kebijakan mengenai tarif pelayanan kesehatan yang termasuk pada tarif jasa umum, memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 23 tahun 2005; PERDAKO BATAM No. 1 Tahun 2006; PERDAKO BATAM No. 6 Tahun 2006
Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam serta diatur pula tentang Ketentuan Pengenaan Tarif Pelayanan, Struktur Besaran Tarif dan Komponen Pelayanan Kesehatan, Tarif Tindakan Medik, Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pemeriksanaan Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2007.
20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000
Menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2001.
Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1(satu) tahun.
Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks dan kelayakan harga dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan masukan dari Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam (APHTB), maka perlu dilakukan Penyesuaian tarif Rumah Potong Hewan di Kota Batam
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2013; Perda Kota Batam No. 8 Tahun 2013
Retribusi Rumah Potong Hewan yang meliputi Pelayanan Pemotongan Hewan; Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem); Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem); Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang masuk ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Daerah Asal; Penitipan hewan/ ternak di kandang RPH; serta Jasa pengangkutan daging hewan dari RPH†sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu diubah menjadi “Retribusi Rumah Potong Hewan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
