Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
ABSTRAK:
a. bahwa RSUD Wangaya Kota Denpasar sebagai rumah sakit BLUD yang
memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai
aset neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 3 Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3
Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 28 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor ) ;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2015 ;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Peraturan Pemeintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Pasal I Ketentuan Pasal 1 diubah
Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 diubah
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 43 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan motivasi kerja dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas Staf pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dipandang perlu memberikan
Tunjangan Khusus kepada Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli Tahun 2006 Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus
Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kota Denpasar ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008
BAB II KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Sadan Daerah dan Rumah Sakit Umurn Daerah
Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
KEDUDUKAN,TUGASPOKOK, FUNGSIDAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI AN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
pasal 43 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020
peraturan walikota denpasar - PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 24Tahun 2007 ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 .
1. Ketentuan Umum;
2. Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
3. Pelaksanaan :
4. Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan;
5.Sanksi Administratif;
6. Sosialisasi dan Partisipasi;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
126
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 7 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk
hukum daerah di Kota Denpasar, perlu dilakukan
penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat,
maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan
penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala
Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan
Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 2 Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
1. KETENTUAN UMUM;
2. NAMA, DAN OBYEK PAJAK;
3. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK;
4. WILAYAH PEMUNGUTAN;
5. MASA PAJAK;
6. PENETAPAN PAJAK;
7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;
8. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;
9. KEDALUWARSA;
10. SANKSI ADMINISTRASI;
11. KETENTUAN PENYIDIKAN;
12. KETENTUAN PIDANA;
13. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Teruna
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, Banjar Adat, dan Sekaa Teruna.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021.
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
- Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
- Pasal 7 huruf a
- Pasal 11a di antara Pasal 11 dan Pasal 12
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021
Isi 5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 56 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Denpasar
ABSTRAK:
a.Bahwa berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 65/permenten/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kebupaten/kota
b. Bahwa standar bidang pelayanan minimal bidang ketahanan pangan skala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
Peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 2002
Pasal 10 ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 secara oprasional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retrbusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekejakan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing di Kota Denpasar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
