PENJABARAN APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2017 - PERUBAHAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017, dimana Kab. Tanjung Jabung Timur menerima DAK fisik Afirmasi Bidang Transportasi, DAK fisik Penugasan Bidang Perdagangan TA 2017 dan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) Tahun 2014 dan 2015.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No, 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 97 Tahun 2016; Perpres No. 123 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Kepmenpar No. KM.59/KU.101/MP/2017; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 10 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Mengubah ketentuan Pasal 1.
Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 2, yakni ayat (2).
5 hlm.; 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TA- 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2017, perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008.
Perbub Ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan amanah PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS untuk mewujudkan PNS yang bersih, jujur, transparansi, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, maka diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik PNS;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permen PAN No. 20 Tahun 2012; PERDA No. 1 Tahun 2008; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Kode Etik PNS, meliputi: Maksud dan Tujuan; Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Pelanggaran Kode Etik; Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Tugas dan Kewajiban Majelis Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.
16 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2017
PENYALURAN CADANGAN PANGAN - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - perubahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permenkokesra No. 34 Tahun 2005; Permen Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Perda No. 6 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Tanjabtim Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemkab Tanjabtim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5; Pasal 6 ayat (1); Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pergeseran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pergeseran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup Pergeseran Anggaran; Jenis Pergeseran dan Mekanisme Persetujuan; Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Tugas dan Kewajiban Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.
16 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2014
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - LAYANAN INFORMASI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2014/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah perlu menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik;
Dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu disusun SOP yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.35 Tahun 2010; Permendagri No.52 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.14 Tahun 2013
Perbup Ini mengatur mengenai SOP Layanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Petunjuk Teknis; Maksud dan Tujuan; Asas Pelayanan Infomasi Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; SOP Pelayanan Informasi Publik; Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2014.
30 hlmn; 4 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2016
SISTEM DAN PROSEDUR - PEMUNGUTAN PAJAK - PENERANGAN JALAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pasal 73 ayat (4) dan ayat (12) Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN, yang meliputi; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Cara Perhitungan dan Masa Pajak; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Pembukuan dan Pelaporan; Tata Cara Penagihan Tunggakan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan; Pemeriksaan/Audit Pajak Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS - PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN - TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2015 - PERUBAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Pergub Jambi No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Jambi No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program SAMISAKE Provinsi Jambi TA 2015, perlu melakukan Perubahan atas Perbup No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.15 Tahun 2014; Perda No.4 Tahun 2015; Pergub No.4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.29 Tahun 2015
Perbup Ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tanjung Jabung Timur Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
4 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 107 ayat (1), pasal 108, dan Pasal 111 Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf “a” diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, meliputi; Kedudukan; Kedudukan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2012
TRANSPARANSI - PARTISIPASI - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2012/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintaha yang demokratis dan aspiratif sehingga perlu melibatkan unsur masyarakat dalam menyususn kebijakan publik, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa;
Transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dengan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaetn Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Perbup tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 41 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Asas Tujuan dan Ruang Lingkup Transparansi; Asas, Tujuan dan Pelaksanaan Partisipasi; Keberatan dan Penolakan atas Informasi dan Partisipasi; Hak dan Kewajiban; Pengawasan; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
11 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
