Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 85 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 113 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2024

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 113 TAHUN 20... PJAK DAN RETRI .pdf

Pengalokasian dan Penyaluran

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 113, BD.2023/No.113

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 13 (tiga belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Penggunaan; Penetapan Dan Pengalokasian; Penyaluran; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
9 Halaman; 7 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 111 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung

Download file:

PERBUP NOMOR 111 TAHUN 20...ALOKASI DANA KPG.pdf

dana kampung

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 111, BD.2023/No.111

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 40 (empat puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Penggunaan; Penetapan dan Pengalokasian; Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 Halaman; 26 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 110 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Siak

Download file:

PERBUP NOMOR 110 TAHUN 2023 STUNTING.pdf

Stunting

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 110, BD.2023/No.110

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 40 (empat puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Asas, Prinsip dan Pilar; Sasaran dan Kegiatan; Strategi; Indikator Kinerja; Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Peran Serta; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18 Halaman; 1 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 109 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Perbup Kab. Siak No. 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam;

Download file:

PERBUP NOMOR 109 TAHUN 20...HULU 181 TH 2019.pdf

penghasilan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 109, BD.2023/No.109

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam), maka Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang .Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Republik Indonesia sebagaimana telah diubah mbeberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan ini terdiri dari 2 (dua) Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
4 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 108 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 108 TAHUN 20...KN PNEERIMA UPAH.pdf

Jaminan Kesehatan pekerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 108, BD.2023/No.108

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 12 (dua belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Peserta dan Kepesertaan; Iuaran dan Pendanaan; Pelaksanaan Pemberi Jaminan Kesehatan; Monitoring Evaluasi; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
6 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 107 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat

Abstrak

Kesehatan Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak

Download file:

PERBUP NOMOR 107 TAHUN 20...ANAAN JAMKESMAS .pdf

Jaminan Kesehatan Masyarakat

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 107, BD.2023/No.107

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kabupaten Siak Sehat

ABSTRAK:

bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 seebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal terdiri dari: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan dan Kebiajkan Pelayanan; dan Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 Halaman; 15 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 106 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa_ Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

PERBUP NOMOR 106 TAHUN 20...AERAH KBUN SAWIT.pdf

Perkebunan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD.2023/No.106

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa_ Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, menyatakan agar Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 8 (delapan) pasal terdiri dari: Ketentuan Umum; Sistematika; Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
5 Halaman; 63 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 105 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NOMOR 105 TAHUN 2023 PENGGUNANN TTE.pdf

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 105, BD.2023/No.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) pasal terdiri dari: Ketentuan Umum; Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik; Pengelola Tanda Tangan Elektronik; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
7 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 104 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 104 TAHUN 20...NTABILITAS KNRJA.pdf

Pedoman

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 104, BD.2023/No.104

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menilai akuntabilitas kinerja, memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja, penguatan akuntabilitas dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya diperlukan evaluasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi, kendala, hambatan dan kelemahan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai Laporan Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 96 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal terdiri dari: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Evaluasi AKIP; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
6 Halaman; 36 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 102 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Perbup Kab. Siak No. 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Download file:

PERBUP NOMOR 102 TAHUN 20... 2023 PERIZINAN .pdf

perizinan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 102, BD.2023/No.102

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah telah didelegasikan Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
5 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT