PERUBAHAN TARIF RETRIBYUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retrubusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, serta perkembangan harga dan perekonomian daerah, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Meliputi: KETENTUAN UMUM, PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pemerintah Desa, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Biaya Perjalanan Dinas Dan Lamanya Waktu Perjalanan Dinas;
4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
5. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi;
6. Perjalanan Dinas Ke War Provinsi;
7. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan;
8. Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah;
9. Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
10. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
11. Ketentuan Khusus;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip Substantif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;
bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: B-PK.02.09/141/2018, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan
Substantif Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 25 Tahun
2012 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 22 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun
2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun;
Peraturan Bupati Tentang Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Jadwal Retensi Arsip Substantif;
3. Tata Cara Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Substantif;
4. Penyusutan Arsip;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanif dan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
219 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2019;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2019 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 (I) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditétapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2019;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, 3. Ketentuan Lain-Lain, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan khususnya yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, baik di sekolah negeri maupun swasta pemerintah Daerah perlu memberikan insentif tenaga pendidik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
1. UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabuopaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan; 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Gueu dan Dosen; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 7. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 8. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan.
Mengatur kriteria penerima insentif berupa kriteria umum bagi guru/tenaga kependidikan pada sekolahnegeri dan swasta, kriyeria pendidikan, dan kriteria masa kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
Bahwa Klarifikasi Arsip Sangat diperlukan Sebagai Instrument dalam Pengelolaan Arsip Dinamis Untuk Memfasilitasi Penciptaan, Akses dan Penggunaan, Serta Penyusutan Arsip;
Bahwa dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, untuk Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis yang Efektif dan Efesien, Perlu disusun Klasifikasi Arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tujuan;
Ruang Lingkup;
Klasifikasi Arsip; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
80 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa Berdirinya Kabupaten Balangan Merupakan Hasil dari Pemikiran dan Perjuangan dari pada Pendiri dan Tokoh Masyarakat Balangan yang Menghendaki Sebuah Pemerintahan Kabupaten Agar Akses Bagi Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Menjadi Lebih Dekat;
Bahwa Terbentukanya Kabupaten Balangan telah Membawa Kemajuan dan Kemudahan Terhadap Akses Pelayanan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi Masyarakat;
Bahwa Sebagai Bentuk Penghargaan dari Masyarakat di kabupaten Balangan Atas Perjuangan Para Tokoh Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan akan Memberikan Penghargaan Kepada para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Huruf b, dan Huruf c Perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Kriteria Pendiri dan Pejuang;
Pendataan;
Dana Pemberian Santunan;
Hak Ahli Waris;
Pencabutan Pemberian Santunan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir, tata cara
pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Parkir.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Parkir, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penyetoran Retribusi; Kewajiban Pengelola Tempat Parkir; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat saran; bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, berisi tentang:
1. Hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKPDesa
b. prinsip penyusunan APBDesa;
c. kebijakan penyusunan APBDesa;
d. teknis penyusunan APBDesa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
3. Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangka Desa Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangka Desa Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berisi tentang;
1. Ketentuan Umum, beberapa hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, rincian dan komponennya;
3. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Tunjangan Anggota BPD;
5. Sumber dan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Anggota BPD;
6. Mekanisme Pelaksanaan;
7. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Ketentuan Lain-Lain;
9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
