Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2007; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009; Perda Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga total penyertaan modal daerah ke dalam modal PT Bank Pembangunan Daerah Kalimnatan Selatan sebesar Rp8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 24 diubah;
2. Ketentuan Pasal 37 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan dana non
kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan
kepada Puskesmas sehubungan dengan
pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan dalam Bab V huruf
D poin 1 angka 2 huruf b dan poin 1 huruf e
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksartaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
diatur mengenai Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat
Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan
Masyarakat.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permenkes Nomor 19 Tahun
2014; Permenkes Nomor 28 Tahun
2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan
Masyarakat, meliputi: Ketentuan Umum; Alokasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta adanya perubahan anggaran ADD-BHPRD bagi setiap Desa, maka perlu disesuaikan alokasi ADD-BHPRD TA. 2021;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerahbagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerahbagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital dalam Penyelengaraan Pemerintah, Pembangunan, Sosial dan Budaya di Daerah;
Bahwa untuk Melaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital di Kabupaten Balangan Perlu Adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Arsip Vital; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar pengembangan
sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta bagi
anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan
dasar; dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan
dasar anak didik agar berkembang dan tumbuh secara
baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini
cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu
perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 ( Satu)
tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah
dasar; perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah
Dasar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah
Dasar, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peserta Didik; Tugas dan Tanggung jawab Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Pembiayaan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Satu Data Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat agar dapat berjalan secara
efektif, efisien serta tepat sasaran dan agar data kesehatan di Kabupaten
Balangan dapat dikelola secara optimal perlu
dikembangkan suatu sistem pengelolaan data
satu pintu dan terintegrasi dengan data yang
dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi serta
Kementerian Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Satu Data Kesehatan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 92 Tahun 2014; Permenkes Nomor 97 Tahun
2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan
Satu Data Kesehatan, meliputi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Data; Pengorganisasian; Perangakt Komunikasi Data; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balarrgan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah; bahwa dalam rangka menunjang kelanearan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten
Balangan, dipandang periu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang tugas Pokok Dan uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Balangan Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Pokok dan Uaian Tugas unsur-Unsur Organisasi;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan PNSD dengan memperhatikan jenis dan
kualifikasi pendidikan formal yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, perlu mengatur tata cara, syarat dan prosedur Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah; Pelaksanaan Dan Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; Materi Ujian; Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2009.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengolahan Arsip Statis
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselamatan arsip statis sebagai bukti kinerja penyelenggaraan pemerin tahan dan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada generasi mendatang, perlu pengelolaan arsip statis dengan tepat agar dapat menjamin keselamatan arsip statis sebagai bukti kesejarahan. Untuk pengolahan arsip statis agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan benar, memudahkan dalam penyimpanan, dan temu balik, maka diperlukan pedoman pengolahan arsip statis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengolahan Arsip Statis.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengolahan Arsip Statis, yang memuat: Ketentuan Umum; Penataan; Penyimpanan; Standar Deskripsi Arsip Statis; Saran Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis; Pemanfaatan dan Pendayagunaan Arsip Statis; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
57 hlm; Lampiran 44 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
