Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Polisi Pamong Praja, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Program Percepatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program satu desa satu pendamping di Kabupaten Balangan; bahwa dalam rangka akselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa melalui fasilitasi/monitoring dan pendampingan dilapangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Percepatan Pembangunan Desa;
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Program Perceptan Pembangunan Desa, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Program
3. Pelaksanaan Program
4. Manajemen Program
5. Pendanaan
6. Pengawasan Dan Evaluasi
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada Videotron Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta infonnasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah. pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerin tah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 ;
Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada Videotron Milik Pemerintah Daerah, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Objek dan Subjek Penyelenggaraan Reklame Videotron; Persyaratan Tayang; Besaran Harga Sport Penayangan; Tim Videotron; Prosedur sewa Sport Videotron; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program
satu desa satu sarjana;
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya mengakselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PROGRAM SARJANA PENGGERAK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN PROGRAM; PELAKSANAAN PROGRAM; MANAJEMEN PROGRAM; PENDANAAN; PENGAWASAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat
(emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintregasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturb an Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, dipandang perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraanya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup;
Layanan Panggilan Darurat;
Penganggaran;
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian;
Pelaporan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pembiayaan pembangunan Desa melalui pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, dan berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa, erlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang memuat Ketentuan Umum; Penentuan Besaran ADD dan BHPRD; Penyaluran; Sanksi; dan Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
16 halaman; Lampiran 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG; TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG; TATA CARA PENDAFTARAN; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; TATA CARA PENYETORAN; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN; TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI; TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA; TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang lingkungan hidup
dipandang perlu membentuk unit pelaksaana
teknis daerah pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Batu Merah Kabupaten Balangan. Hal-hal yang diatur meliputi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
