Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Satuan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa pembangunan yang merata disetiap sektor merupakan salah satu dari tujuan Nasional yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 155 sampai dengan Pasal 281 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 perlu menyusun pedoman pengendalian dan evaluasi; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Satuan Perangkat Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2017.
78 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2015
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan;Perizinan, Pelayanan Publik
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan
Bupati Balangan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Korninfo/ 04/09;Peraturan Bersama Menteri Dalarn Negeri, Menteri Pekerjaan Urnurn, Menteri Kornunikasi dan Inforrnatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nornor 18 Tahun 2009 Nomor 07 /PRT /M/2009 Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin pendirian Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Menara Telekomunikasi;Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi;Pengendalian Menara Telekomunikasi;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan perkembangan perekonomian, perlu melakukan perunjauan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menyatakan bahwa Peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sistematika;Ketentuan umum;Perubahan Tarif Retribusi;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maka pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;bahwa agar dana kapitasi JKN dan dana pelayanan kesehatan yang diterima Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai pemanfaatannya perlu menetapkan pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pemberi Pelayanan Kesehatan;Jenis Pelayanan;Prosedur Pelayanan Kesehatan;Mekanisme Keuangan;Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN:Jasa Pelayanan Kesehatan;Administrasi Pertanggungjawaban;Penganggaran;Pelaksanaan Dan Penatausahaan;Pertanggungjawaban;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pasal 5 ayat (1) huruf d. Rincian Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi/Kabupaten/Kota pada Lampiran XVII halaman 4 nomor urut 281, bahwa Kabupaten Balangan untuk Tahun Anggaran 2015 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pendapatan Dan Belanja;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 8 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tujangan Beras Dalam Bentuk Uang Bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil Daerah Dan Pensiunan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-67 /PB/2010 tentang
Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan
Beras dalam Bentuk Uang bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan Pensiunan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor Per-67 /PB/2010
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Beras PNSD dan Pensiunan dalam bentuk
uang yang ditetapkan sebesar Rp. 7.242,- (tujuh ribu dua
ratus empat puluh dua ribu rupiah) per kilogram. Selisih hargajtunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan
pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang terhitung 14 (empat
belas belas) bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 agar
dimintakan pembayarannya setelah pembayaran gaji bulan Maret
2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan pemberian izm kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011;Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012;. Peraturan Daerah Kabupaten. Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pendelegasian Kewewenangan Pemberian Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pendelegasian Kewenangan;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2015
Kesehatan;Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyedaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka perlu menyusun Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Peran Dan fungsi RAD AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019;Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019;Pemantauan Dan Evaluasi RAD AMPL Kabupatn Balangan Tahun 2015-2019;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Balangan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupukbersubsidi dipandang perlu menetapkan Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2003;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
SR.130/8/2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.130/10/2011;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK02/2011;Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/
Permentan/SR.130/11/2014;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091
Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Di Kabupaten Balangan Tahun 2015 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Pupuk Bersubsidi;Peruntukan Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi;Realokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran Pupuk Bersubsidi;Harga Eceran Tertinggi Dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;Pengawasan Dan pelaporan;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, perlu ditetapkan tarif layanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
