Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat
dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan,kepatutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perlu menetapkan Standar Harga Satuan di Desa;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023, DENGAN SISTEMATIKA, KETENTUAN UMUM; PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA; KETENTUAN KHUSUS DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
67 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 69 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD.2022/NO.69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan;bahwa berdasarkan hasil evaluasi kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2022 ΤΕΝΤΑNG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
Bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk
peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan Pada Puskesmas sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Nama,Objek dan Subjek Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi;
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
Pelayanan Kesehatan Pasien Umum;
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
Pembukuan dan Pelaporan; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan kebencanaan serta pelayanan kesehatan di daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PROSEDUR PERJALANAN DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH;KAIDAH PELAKSANAAN RKPD;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 64 Tahun 2022
Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2022/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, serta adanya keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, dan prestasi kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan;
Bahwa untuk menjamin pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu adanya pengaturan pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 ayat(5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap instansi Pemerintah menyusun pola Karir instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola Karir nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; POLA KARIR PNS; RUANG LINGKUP POLA KARIR PNS; PERPINDAHAN PNS; PEMBINAAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;bahwa dalam rangka penegakan hukum di Daerah,
keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil perlu dikuatkan sehingga mampu menjalankan
tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 54 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Struktur Organisasi; Tugas, Fungsi dan Wewenang; Mekanisme dan Pertanggungjawaban; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Penentuan Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan agar menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu upaya konkrit dengan melakukan analisa Pemanfaatan Zona Nilai Tanah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Penentuan Nilai Jual
Objek Pajak.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Penentuan Nilai Jual
Objek Pajak,dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Dalam Penentuan Nilai Jual Objek Pajak;
Tugas da Wewenang;
Mekanisme Penanganan Pengaduan Keberatan Nilai Tanah;
Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah;
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik dan statistik sektoral pada pelayanan publik dan pelayanan non publik diperlukan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Data;bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung jawabkan, mudah di akses, dan dibagi pakaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG SATU DATA KABUPATEN BALANGAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PRINSIP SATU DATA;PENYELENGGARA SATU DATA;PENYELENGGARAAN SATU DATA;KOORDINASI DAN KERJASAMA;KETENTUAN KHUSUS;PENGENDALIAN;PEMANFAATAN DATA;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
