Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Website Resmi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan e-Government, maka diperlukan optimalisasi
pemanfaatan situs website sebagai domain media resmi
pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan
berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat. berdasarkan pertimbangan tersebut menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendayagunaan Website Resmi dilingkungan Pemerintah
Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor S
Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Pendayagunaan Website Resmi dilingkungan Pemerintah
Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perencanaan; Pembuatan dan Pengembangan Website; Konten Website; Pengendalian; Organisasi Pengelola Website; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas dan Penggunaan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin,
ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pakaian Dinas dan Penggunaan Atribut Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 5 Taun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 60 Tahun 2007; Perda Kab. Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur
tentang Pakaian Dinas dan Penggunaan Atribut Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Penggunaan Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati
Kabupaten Balangan Nomor 091 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan.
30 halaman, lampiran 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat agar dapat berjaJan dengan efektif dan
efisien serta beroriemasi kepada hasil/target kinerja,
perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia
Kegjatan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten BaJangan, perlu sebuah pedoman daJam
pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia
Kegjatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UU Nornor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun
2006; Perda Kab. Balangan Nomor 10
Tahun 2009; Perda Kab. Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Tata Cara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; Pembentukan Panitia Kegiatan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 32 Tabun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Keija Perangkat Daerah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupa.kan program strategis nasional yang perlu
didukung penuh agar pelaksanaannya dapat
berjalan secara optimal.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun
2017 tentang Optimalisasi PeJaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, agar Bupati
mengalokasikan anggaran dalam rangka
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
dan memastikan seluruh penduduknya terdaftar
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Berkenaan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 12
Tahun 2013; Inpres Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan
Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten Balangan, meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran dan Kepesertaan; Penganggaran dan Evaluasi; Pembayaran Iuran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan dana non
kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan
kepada Puskesmas sehubungan dengan
pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan dalam Bab V huruf
D poin 1 angka 2 huruf b dan poin 1 huruf e
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksartaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
diatur mengenai Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat
Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan
Masyarakat.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permenkes Nomor 19 Tahun
2014; Permenkes Nomor 28 Tahun
2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan
Masyarakat, meliputi: Ketentuan Umum; Alokasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi
Pemerintahan Desa perlu memperhatikan
mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas
tersebut.
Dalam rangka tertib administrasi
pelaksanaan. dan pertanggung jawaban biaya
perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah
Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme
pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan
dinas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah
Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 113 Tahun
2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah
Desa, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Biaya Perjalanan Dinas dan Lamanya Waktu Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi; Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah; Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam pembangunan, keberadaan Perangkat
De sa mempunyai peran yang pen ting sehingga perlu
diatur pedoman pengisian perangkat desa.
Dalam rangka memberikan pedoman bagi
pemerintah desa dalam pelaksanaan p engts1an
jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman
pelaksanaannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengaogkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 67 Tahun 2017; Perda Kab. Balangan Nomor 18
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengaogkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, meliputi: Ketentuan Umum; Persyaratan Calon Perangkat Desa; Tahapan Pengisian Perangkat Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
.. halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketenluan Pasal 10
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 128
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa, maka perlu mengatur
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sehingga ditetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 20 18.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendes DTT Nomor 19 Tahun
2017; Permenkeu Nomor
50/ PMK.07 / 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.07 /2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 20 18, meliputi: Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
35 halaman, lampiran 24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan
Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat
sasaran, perlu adanya Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2018, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/ PMK.07 /2017; Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Anggaran 2018, meliputi : sinlcron isasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan
pernenntah daerah; prinsip penyusunan APBDesa; kebija.kan penyusunan APBDesa: teknis penyusunan APBDesa; dan hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP Kab. Balangan No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, perlu mengatur
tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil
pajak dan retribusi daerah, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa
di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa
di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, meliputi: Ketentuan Umum; Penentuan Besaran ADD dan BHPRD; Penyaluran; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
