Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab Batang No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Batang No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, telah ditetapkan Perbup Batang No 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang No 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa; bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kab/Kota, terdapat perpindahan tugas yang semula berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab Batang menjadi tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab Batang, maka Perbup Batang No 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Batang No 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
UU No 9 tahun 1965; UU No 5 tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 dalam Perbup Batang no 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (Berita Daerah kab Batang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang No 54 Tahun2 018 tentang Perubahan atas perbup Batang No 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (Berita Daerah kab Batang Tahun 2018 Nomor 54).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 89 Tahun 2021
TATA CARA KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KAB. BATANG DENGAN PIHAK LAIN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2021/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
a bahwa sebagai upaya mengembangkan bidang usaha dan peningkatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, maka Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan pihak lain, perlu mengatur pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang dengan Pihak Lain;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 118 Tahun 2018; Perda Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Prinsip; Kerja Sama dengan Pihak Lain; Bentuk Kerja Sama; Subjek dan Objek Kerja Sama; Pelaksanaan Kerja Sama; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 90 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Wisata Sigandu - Ujungnegoro
ABSTRAK:
bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang dapat berjalan secara berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, perlu upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; bahwa dalam pengembangan pariwisata yang menghubungkan antara obyek wisata Sigandu Kecamatan Batang sampai dengan obyek wisata Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, perlu membentuk kawasan wisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Wisata Sigandu Ujungnegoro;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Tujuan, Sasaran dan Fungsi
Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab
Bab V Larangan
Bab VI Pengembangan Kawasan Wisata
Bab VII Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata
Bab VIII Penataan, Pengelolaan dan Pengawasan
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan APBDes TA 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA 2021;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; |Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 12 Tahun 2020; Perbup Batang No 45 tahun 2018; Perbup Batang No 46 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunana APB Des yang ruang lingkupnya terdiri dari sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kab Batang; prinsip penyusunan APB Des; kebijakan penyusunan APB Des; teknis penyusunan APB Des dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 90 Tahun 2019
standarisasi - honorarium kegiatan - biaya pemeliharaan - pengadaan barang/jasa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2019/NO.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Batang TA 2020 dapat berjalan tertib, lancar dan berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (5) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu menetapkan standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU no 17 Tahun 2003; UU no 33 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN dan PPh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
264 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah di Lingkungan Pemkab Batang, perlu menyusun Peta Proses Bisnis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemkab Batang;
UU no 9 Tahun 1965; UU no 23 Tahun 2014; UU no 30 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PermenpanRB No 19 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang seluruh kegiatan di Lingkungan Pemkab Batang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Pemda. termasuk prinsip penyusunan peta proses bisnis, tahapan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 91 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling Jama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perlamihangan perekonomian; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kawasan Wisata Sigandu Ujungnegoro, maka tarif retribusinya perlu disesuaikan; bahwa Taman Hiburan Rakyat Kramat Batang sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekomonian, maka tarif retribusinya perlu disesuaikan; bahwa dengan ditetapkannya obyek wisata cokrokembang dan agrowisata clapar subah perlu menetapkan tarif retribusinya; berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempet Rekreasi clan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempet Rekreasi clan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2016 dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 91 Tahun 2021
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. BATANG TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2021/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peratu ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai peenjabaran APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
810
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang road map reformasi birokrasi dan sistematika penyusunannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
74 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 92 Tahun 2016
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD.2016/No.93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M
DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 10/2011; Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ 12/2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015;
Peraturan Buapti ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 diubah.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
