Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif
akan memberikan dampak positif terhadap aspek
kesehatan, tenaga kerja di industri tembakau, petani
tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan
pendapatan; bahwa salah satu penggunaan dana bagi hasil cukai hasil
tembakau untuk mendanai program pembinaan
lingkungan sosial yang mendukung bidang kesejahteraan
masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan
langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh
pabrik rokok, dan masyarakat; bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan
bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau
dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang teknis pemberian bantuan langsung tunai yang
bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung
Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Kabupaten Batang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor
215/PMK.07/2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima BLT DBHCHT
Bab III Besaran dan Jangka Waktu
Bab IV Pelaksanaan BLT DBHCHT
Bab V Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kab Batang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
UU no 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 22 Tahun 2016; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permendikbud No 44 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2013; Perbup Batang No 16 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip penyelenggaraan PPDB, Tata Cara PPDB, Perpindahan Peserta Didik, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Setelah PPDB, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, Larangan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang No 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Batang No 22 Tahun 2019 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Besaran Iuran Jaminan Kematian serta Mekanisme Retensi untuk paket pekerjaan konstruksi yang masa pemeliharaannya masih dalam tahun berjalan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 66 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 62 Tahun 2011; Perbup Batang No 64 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan BAB IV huruf J angka 2 huruf f dan huruf M angka 5 mengenai Penatausahaan APBD, perubahan pada Ketentuan BAB V mengenai pengadaan barang dan jasa, perubahan pada Ketentuan BAB VI huruf A angka 5 huruf b angka 3) huruf e), huruf c angka 3) huruf f), huruf B angka 6 huruf a dan huruf b mengenai pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah dalam emwujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Batang Tahun 2017 - 2022, maka perlu menetapkan Masterplan Smart City Kab Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Masterplan Smart City Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Thaun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Permenkominfo No 27 Tahun 2006; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud dan tujuan serta sistematika Masterplan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2017
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah, nomenklatur instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi diubah;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (I) Pera tu ran
Pemetintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyebutkan bahwa instansi Pelaksana Pemungutan Pajak
dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja
tertentu; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembetian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bata.ng Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerima insentif pemungutan pajak/retribusi, sumber dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan peertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2014 dicabut.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,perlu dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi yang telah mencapai waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan; untuk meningkatkan kelancaran penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta untuk efektivitas dan efisiensi, maka Perda Kab Batang No 2 Tahun 2008 tentang Pen=mbentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang dipandang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Perda Kab Batang No 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 21 Tahun 1988; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2008; Perda Kab Batang No 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 4, huruf d angka 2 dan angka 3, perubahan huruf b angka 1, huruf b angka 2, huruf b angka 4 dan huruf c, huruf d angka 1 huruf d angka 4, ayat (2), penyisipan angka 1a, perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2022
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa untuk ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa sistem klasifikasi Keamanan dan akses arsip dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip dinamis;
c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien maka perlu mengatur sistem klasifikasi kemanan, dan akses arsip dinamis dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah bebeapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2019
Pearturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Pengorganisasian; Pengamanan Arsip Dinamis; Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis; Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
221
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2008; Perda Kab Batang No 13 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika RKPD Tahun 2019 yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penutup. Uraian secara terinci tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/ atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta. sebagai upaya menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelayanannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penggolongan Pelanggan
Bab V Pelayanan Air Minum Pelanggan
Bab VI Pemeriksaan dan Penggantian Meter
Bab VII Pemeriksaan Instalasi
Bab VIII Pemeriksaan Kualitas Air
Bab IX Pengelolaan Hibah Kebakaran, Kran Umum, Terminal Air dan Mobil Tangki Air
Bab XI Tarif Air Minum
Bab XII Jenis Biaya Pelanggan
Bab XIII Hak dan Kewajiban
Bab XIV Pemutusan,Pembukaan dan Pemasangan Kembali Sambungan
Bab XIV Denda
Bab XV Sanksi
Bab XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Keputusan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2002 dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu
aspek penting dalam kemajuan dan perkembangan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan
Kabupaten Batang; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/
atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionialisme
dan kualitas kinerja perusahaan serta sebagai upaya
menggali sumber pendapatan asli daerah, maka perlu
mengatur pelayanannya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang,
maka Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Batang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelayanan air minum pelanggan, pelaksanaan pelayanan air minum, hak dan kewajiban, pemasangan kembali sambungan air minum, balik nama, meter air, pengujian kualitas air minum, pemutusan sambungan air minum, penyediaan air minum melalui mobil tangki, terminal air dan hidran, pelayanan air minum untuk keadaan darurat, kelompok pelanggan, dasar kebijakan penetapan tarif, tata cara penetapan tarif, kompensasi, larangan, sanksi administratif, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016
28 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
